TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pupuk subsidi di Jawa Tengah diniai masih kurang.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Supriyanto saat Focus Group Discussion (FGD) membahas tentang Perbaikan Distribusi Pupuk: Perspektif Pelaku Usaha Pertanian dan Peran Serta Pemerintah Daerah yang digelar oleh Nagara Institute, di Hotel Aston In Semarang, Rabu (20/12/2023). 

Supriyanto mengatakan, pemerintah daerah mendapat alokasi pupuk subsidi dari pusat.

Alokasi tersebut atas dasar usulan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). 

Baca juga: Tanpa Kartu Tani, Petani di Kabupaten Semarang Tunggu Realisasi Beli Pupuk Subsidi Hanya Pakai KTP

Menurutnya, jumlah yang disediakan masih kurang. Alokasi pupuk subsidi Jateng sebanyak tiga juta ton.

Alokasi itu untuk sembilan komoditas pertanian sesuai Permentan 10/2022.

Padahal, komoditas pertanian di Jateng ada 69 komoditas.

Kebutuhan untuk 69 komoditas diperkirakan lebih dari lima juta ton

"Karena riil komoditas petani tidak dibatasi sembila itu. Tapi, saya tidak menyalahkan Permentan, itu juga hasil rekom pokja pupuk karena keterbatasan anggaran pupuk," jelas Supriyanto. 

Secara prinsip, diakuinya, alokasi memang kurang jika untuk seluruh komoditas pertanian.

Sedangkan, jika hanya sembilan komoditas, serapan pupuk subsidi di Jateng tidak pernah di atas 90 persen. 

Dia menyebut, serapan pupuk subsidi di Jateng kisaran 78 persen dari ketersediaan yang ada.

Banyak hal yang dihadapi di lapangan yang menyebabkan pupuk subsidi tidak terserap. 

"Contoh, mekanisme penyaluran bersubsidi melalui E-RDKK, tebus pupuk deng pupuk bersubsidi, dengan e-alokasi. Kedua, petani di lapangan, data E-RDKK hari ini dan musim di akan datang tidak sama. Apalagi, banyak petani kita petani penggarap. Hari ini saya garap, belum tentu musim depan garap lagi," jelasnya. 

Persoalan lain di lapangan, sebut dia, pemilik lahan menyewakan lahannya ke orang lain.

Sedangkan, kartu kendali atau E-RDKK tidak dapat mengikuti.

Secara otomatis, penyewa tidak bisa menebus pupuk bersubsidi. Selain itu, permasalahan human eror juga terjadi di lapangan. 

"Satu desa di Kabupaten Magelang tahun ini tidak bsia tebus pupuk karena human eror. Teman-teman penyuluh tidak memasukan nama-nama di E-RDKK. Itu msalah di lapangan kami angkut ke Jakarta," paparnya. 

Baca juga: Dinpertan Demak Pastikan Pupuk Subsidi Aman, Distribusi ke Petani Akan Dipermudah

Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal mengatakan, FGD tentang distribusi pupuk ini merupakan putaran pertama kelanjutan research tentang pangan. 

"Berikutnya, ke Surabaya dan Karawang, sebelum dibahas di Jakarta. Hasil FGF bagian dari research indept," ucapnya. 

Menurutnya, petani di Jateng berkurang dan produksi menurun menjadi nomor dua setelah Jatim karena ada banyak problem, diantaranya soal pupuk. Distribusi pupuk subsidi perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian semakin maju. (eyf)