TRIBUNJATENG.COM - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Timor Tengah Utara (TTU), Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Moh Mukhson, tegas membantah keterlibatannya dalam dugaan penyelewengan dana Operasi Mantab Brata (OMB) yang ditujukan untuk pengamanan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.

Bantahan ini muncul menyusul unggahan kontroversial di media sosial Facebook oleh akun bernama Falentinus.

Dalam surat terbuka yang diunggah Falentinus di grup Facebook Timor Tengah Utara (TTU)-Biinmafo, "Bebas Berpendapat", disebutkan bahwa dana pengamanan pemilu yang diberikan kepada anggota Polres TTU tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Falentinus menyatakan bahwa anggota polisi hanya menerima uang sebesar Rp 500.000 untuk tugas pengamanan di Polsek dan operasional.

Kapolres TTU Moh Mukhson menanggapi tudingan tersebut dengan menegaskan bahwa setiap penyaluran dana dilakukan sesuai aturan dan telah ditandatangani dengan jelas.

"Tudingan ini tidak berdasar dan merugikan reputasi institusi kepolisian," ujar Kapolres.

Namun, kontroversi semakin memanas ketika Falentinus mengklaim telah merekam perwira kepolisian yang memberikan instruksi kepada anggota untuk menjawab sesuai dengan yang ditandatangani saat menerima uang.

Menurut Falentinus, langkah ini diambil sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas.

Warganet pun langsung merespons tajam di media sosial, dengan beberapa pihak mendukung Kapolres TTU sementara yang lain mempertanyakan transparansi penggunaan dana.

Sejumlah netizen juga mengajukan pertanyaan kepada pihak berwenang, termasuk Presiden Joko Widodo, Kapolri, dan Kapolda NTT.

Falentinus juga mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran bersama seluruh elemen masyarakat di Kabupaten TTU jika tidak ada tindak lanjut terhadap tudingan tersebut. Permintaan agar Kapolri dan Kapolda NTT membentuk tim khusus untuk operasi tangkap tangan (OTT) di Polres TTU juga menjadi sorotan.

Terkait tudingan itu, Kapolres TTU AKBP Moh Mukhson, menyebut unggahan itu tidak benar dan ditulis oleh akun palsu.

"Jadi anggaran pengamanan kampanye itu hanya untuk 115 orang, yang didukung dari dipa (daftar isian pelaksanaan anggaran).

Sedangkan personel yang kami libatkan sebanyak 300 orang lebih," kata Mukhson, kepada Kompas.com, Senin (1/1/2023) malam.

Menurut Mukhson, 115 personel yang bertugas untuk pengamanan, diberikan anggaran sebesar Rp 3,7 juta.

Sedangkan Rp 500.000, dirinya menyerahkan kepada seluruh anggota di 8 Polsek, piket posko dan operator operasi mantap brata.

"Jadi sudah tidak ada anggaran tersisa.

Bisa dicek langsung ke anggota dan bagian operasi," ungkap Mukhson. Mukhson mengaku memiliki alasan membuat kebijakan itu.

Dia berkata, hal ini karena anggota yang terlibat operasi tidak mampu memback up kegiatan pengamanan kampanye di seluruh Polsek, lantaran wilayah yang jauh dan kegiatan kampanye hingga pukul 23.00 Wita sesuai kesepakatan Bawaslu dan KPU serta calon legislatif.

"Kajian ini juga berdasar analisa dan evaluasi dari Bawaslu, bahwa TTU masuk kabupaten rawan karena terjadi kasus kebakaran kantor KPU tahun 2014 lalu," ujarnya.

Sehingga lanjut dia, dengan melibatkan anggota Polsek yang mengetahui situasi dan kerawanan wilayah masing-masing, maka dia berharap kegiatan kampanye dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

Sehingga kata Mukhson, unggahan Falentinus di Facebook itu tidak benar.

"Setelah saya cek, akunnya juga palsu," kata Mukhson.

Terhadap postingan tersebut, Mukhson juga menyampaikan kepada anggotanya untuk tidak terpancing.

"Saya harus menghabiskan energi saya untuk kepentingan masyarakat.

Banyak berita negatif yang terjadi tidak saya tanggapin, karena saya lebih fokus untuk menciptakan wilayah saya aman dan kondusif," ujar dia.

Kepala Kepolisian Daerah NTT Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga, akan menindak tegas pimpinan Polres yang terbukti menyelewengkan anggaran tersebut.

Daniel pun telah memerintahkan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda NTT, untuk turun ke semua Polres jajaran untuk menyelidiki kasus itu.

"Khusus penyimpangan untuk kasus operasi Mantap Brata, sebelum saya ke sini, saya sudah perintahkan Bidang Propam untuk mengecek ke semua Polres," tegasnya dalam jumpa pers akhir tahun di Markas Polda NTT, Minggu (31/12/2023).

"Kalau terjadi hal yang sama, saya tidak main-main dengan itu, karena bagi saya hak anggota harus diberikan," sambungnya.

Daniel pun secara tegas akan menindak anggotanya yang terlibat penyelewengan dana yang diperuntukkan bagi para anggota Polres jajaran.

"Saya punya prinsip, kalau masih ada yang bermain dengan hak anggota, hari itu juga saya langsung copot," tegasnya.

Karena kata Daniel, dirinya dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Kalau uang memang harus diperuntukan bagi operasi harus lakukan dan diperuntukan bagi anggota harus diberikan," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kapolres Timor Tengah Utara NTT Bantah Tudingan Penyelewengan Dana Pengamanan Pemilu"