TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan, menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2024, di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan.

Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan, rakor ini dilaksanakan untuk mengevaluasi dan mendapatkan masukan terkait upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pekalongan, yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

"Sebenarnya apa yang dilakukan Pemkot Pekalongan sudah maksimal, mulai dari pelatihan kerja, bantuan permodalan pada sektor perikanan, peternakan, pertanian, termasuk pemberian jaminan kematian dan jaminan sosial bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang manfaatnya lebih besar," kata Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Pemprov Jateng Gandeng IPDN Tuntaskan Program Prioritas, Mulai dari Stunting Hingga Kemiskinan

Baca juga: Songsong Tahun 2024, Pemprov Jateng Gotong Royong Atasi Kemiskinan 

Baca juga: Terima Tim Unicef Indonesia, Walikota Pekalongan Aaf: Upaya Perlindungan Anak Terus Digerakkan

Adapun angka kemiskinan Kota Pekalongan, selama tahun 2021-2026 yakni pada tahun 2021 dari target 6,94 persen terealisasi 7,59 persen, tahun 2022 dari target 6,71 persen realisasinya 7 persen, tahun 2023 dari target 6,50 persen terealisasi 6,81 persen.

"Selanjutnya, di tahun 2024 ditargetkan 6,29 persen, tahun 2025 targetnya turun 6,09 persen, dan tahun 2026 bisa turun kembali di angka 5,89 persen," imbuhnya.

Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem yaitu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat yang berbasis keluarga, peningkatan pendapatan masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

"Penurunan jumlah kantong kemiskinan yakni, melalui program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin," imbuhnya.

Melalui rakor ini, pihaknya menjelaskan, perlu dilakukan tracing lagi hal-hal non teknis terkait bagaimana pola kebiasaan masyarakat, mengakomodir manajemen keuangan, dan pendekatan-pendekatan lain.

"Kalau hal-hal teknis sudah melakukan segala upaya, namun penurunannya masih sedikit dari tahun 2022 ke tahun 2023. Sehingga, di tahun 2024 ini harus dievaluasi bersama terkait hal-hal apa yang menjadi penyebab penurunan angka kemiskinan di Kota Pekalongan ini masih sedikit."

"Dalam rakor ini, nanti ada masukan dan usulan dari peserta rakor baik dari lurah, camat, OPD, dan stakeholder lainnya agar pengurangan kemiskinan di Kota Pekalongan ini bisa dimaksimalkan," ucapnya.

Wawalkot Pekalongan Salahudin menegaskan, beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 akan kembali dilanjutkan, terutama dalam rangka mengurangi beban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program charity bagi lansia dan disabilitas juga akan diteruskan, serta mendorong generasi muda lebih berdaya.

"Beberapa program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga yang sudah Pemkot Pekalongan lakukan, di antaranya bantuan perlengkapan belajar untuk siswa miskin dan sanggar kegiatan belajar, bantuan paket sembako untuk kalangan lansia, disabilitas, penghuni RPSBM, bantuan jaminan sosial tenaga kerja rentan, bantuan iuran PBI JKN, bantuan PMT untuk anak berpotensi stunting, bantuan bibit entok, bibit cabai, bantuan benih udang vaname bagi warga," katanya. (Dro)