Mata Lokal Memilih

Soal Pernyataan Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Jokowi: Jangan Ditarik ke Mana-mana

Editor: muslimah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Jokowi menunjukkan soal aturan presiden dan wakil presiden boleh kampanye, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024).

"Ketika kemudian situasinya mungkin agak berbeda, maka semua akan membandingkan pada saat kita di-briefing, gubernur, kepala daerah, semua harus netral," ujar mantan Gubernur Jateng itu.

Ia berpandangan bahwa jika presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima.

Risiko itupun, menurut dia, berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia.

"Kondisi ini akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Ganjar pun sepakat dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang mendorong Bawaslu mengusut dugaan pelanggaran pemilu, yakni terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan rekaman video acungan dua jari dari mobil kepresidenan Indonesia-1 yang viral di media sosial.

Ia berharap, pernyataan Wapres bisa mengingatkan pejabat untuk membedakan antara tugas negara dan waktu kampanye.

"Maka kenapa para pejabat mesti paham betul kapan melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahan, dan kapan berkampanye, sehingga tidak memanfaatkan (bansos dan mobil kepresidenan-Red) seperti itu," tukasnya.

Ganjar menyatakan, sudah mengingatkan jauh-jauh hari agar bansos tidak dipolitisasi menjelang hari pemungutan suara.

"Ya saya kemarin sudah bicara, pasti akan terjadi sesuatu, politisasi dari seluruh fasilitas yang ada," tuturnya.

Ia pun berharap, Bawaslu segera menindaklanjuti permintaan Wapres Ma'ruf setelah mendapat laporan masyarakat. Hal itu untuk memastikan pemilu 2024 kondusif.

"Kalau Pak Wapres bilang seperti itu, maka penting buat saya untuk ditindaklanjuti (Bawaslu-Red) dari semua yang dilaporkan masyarakat, sehingga pemilu kita harapkan bisa damai," tandasnya.

Tiru SBY

Sementara, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar meminta Presiden Jokowi meniru sikap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sempat mengajukan cuti ikut berkampanye untuk memenangkan Partai Demokrat di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.

Saat itu, SBY masih menjabat presiden.

“Kalau (Jokowi) berpihak, harus cuti segera. Kami hormat kepada Pak SBY, dan Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY,” ujarnya, di kawasan Badung, Bali, Jumat (26/1).

Halaman
123

Berita Terkini