TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Sampah menjadi salah satu yang harus terus diperhatikan di Kabupaten Kudus. Untuk itu perlu adanya kontribusi dari berbagai kalangan masyarakat dalam urusan sampah.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus Abdul Halil mengatakan, upaya penanganan sampah di Kudus melibatkan seluruh pihak mulai dari masyarakat, swasta, dan pemerintah.

Dari sektor swasta misalnya ada keterlibatan Djarum Bakti Lingkungan melalui program Kudus Asik sebagai upaya membantu pemerintah dalam meningkatkan capaian kota yang bersih dan terjaga melalui pengelolaan sampah berkelanjutan.

 Pada 2040, Pemerintah Kabupaten Kudus menargetkan zero waste zero emission (ZWZE) yang merupakan target lanjutan setelah mendapat penghargaan Adipura 2022 dan 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Inisiasi program Kudus Asik ini didorong sejak 2022 lewat kampanye digital tentang pengelolaan sampah berkelanjutan di Instagram @kudus.asik yang menyasar generasi muda Kabupaten Kudus.

Sementara aksi nyata digalang Kudus Asik dengan mengumpulkan sampah organik yang berasal ratusan mitra, yang terdiri dari catering dan rumah makan, hotel, fasilitas kesehatan dan pendidikan, panti asuhan dan pondok pesantren, mitra korporasi, pasar tradisional, dan masyarakat desa yang berdomisili di Kabupaten Kudus. Selanjutnya, sampah organik tersebut diolah di pusat pengomposan berkapasitas 50 ton di Pusat Pembibitan Tanaman (PPT) di Kabupaten Kudus.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan, timbulan sampah harian di Kabupaten Kudus mencapai 440,89 ton (2020). Sementara data yang dihimpun Bakti Lingkungan mencatat sampah organik di Kabupaten mencapai 430,56 meter kubik per hari, dengan 13,58 persen  terolah pada 2020. Tanpa pengelolaan yang baik, termasuk yang mengedepankan konsep ekonomi sirkular, sampah organik hanya akan terbuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan menghasilkan gas metana, yang berisiko mendorong efek rumah kaca.

Dari berbagai upaya dalam pengelolaan sampah tersebut Kudus selama dua tahun terakhir 2022 dan 2023 menerima penghargaan Adipura. Penghargaan di bidang kebersihan dan penataan lingkungan yang diraih Kudus ini merupakan buah kerja sama antara pemerintah, swasta, dan seluruh elemen masyarakat.

Abdul Halil melanjutkan, Adipura yang diterima Kudus ini merupakan untuk kesekian kalinya. Termasuk pada periode 2022 Kudus juga mendapat penghargaan yang sama.

“Ini hasil usaha keras dan kerja sama keterlibatan berbagai pihak dan unsur, baik dari pemerintah kabupaten, masyarakat, dan pihak swasta dalam hal ini Djarum Bakti Lingkungan,” kata Halil.

Torehan prestasi yang beberapa kali diraih Kudus di bidang kebersihan dan penataan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan sejumlah pemangku kepentingan memiliki perhatian khusus terhadap kebersihan di Kudus. Selain itu perhatian juga ditujukan pada penataan lingkungan.

“Basis ekologis yang kami terapkan beserta dukungan dari semua pihak ini mendapat penghargaan dari KLHK berupa Adipura,” kata Halil.

Diketahui penghargaan yang kembali diterima kali ini sebelumnya telah berlangsung rangkaian penilaian secara independen yang dilakukan oleh KLHK. Halil mengatakan, penilaian dilakukan sejak akhir Agustus 2023 sampai akhir September 2023.

“Penilaian ini mencakup pengelolaan sampah baik itu penanganannya dan pengurangannya termasuk partisipasi masyarakat,” kata Halil.

Halil melanjutkan, Adipura yang diraih Kudus pada periode 2023 ini merupakan bagian konkret komitmen pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan di Kudus dalam menjaga lingkungan. Untuk itu komitmen ini harus tetap dipertahankan.

“Terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah kontribusi terhadap pengelolaan sampah di Kudus dan kami berharap di tahun 2025 bisa mendapat Adipura Kencana target kami seperti itu,” kata Halil.(*)