TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajak warga untuk menerima putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU).

Seperti diketahui, usai putusan yang mengesahkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 - 2029, tensi politik tanah air kembali bergejolak dan memanas.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti meminta warga menghargai putusan MK sebagai sebuah keputusan final dan mutlak.

"Keputusan tersebut merupakan putusan final, keputusan paripurna dan mengikat. Untuk itu semua warga negara indonesia termasuk Muhammadiyah harus menerima atas keputusan MK tersebut," kata Abdul Mu'ti saat kunjungan di Kendal beberapa waktu lalu.

Mu'ti menambahkan, warga juga perlu waspada terhadap penggiringan isu susunan kabinet pemerintahan Prabowo - Gibran yang telah beredar luas. 

Menurutnya, persoalan ini tak perlu direspons secara menggebu-gebu. Hal ini justru bisa membuat situasi semakin pelik.

"Ini rekonsiliasi membangun persatuan dan persatuan, untuk masa depan bangsa yang lebih baik,"

"Kita harus menjaga situasi yang kondusif, tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar." ungkapnya.

Mu'ti pun menegaskan, pembentukan susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. 

"Sehingga jangan sampai terpengaruh nama-nama yang beredar yang tidak jelas kebenarannya," jelasnya.