TRIBUNJATENG.COM, KALEDONIA BARU -- Empat orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka dalam kerusuhan yang terjadi di Kaledonia Baru pada Senin (13/5).

Prancis kemudian mengumumkan keadaan darurat di wilayahnya yang terletak di Kepulauan Pasifik itu.

Prancis mengerahkan tambahan jumlah aparat polisi di Kaledonia Baru menjadi 2.700 dari 1.700 pada hari Jumat (17/05).

Bala bantuan tersebut merupakan bagian dari operasi besar-besaran untuk mendapatkan kembali kendali atas ibu kota Noumea, kata pejabat tinggi Prancis di wilayah Kepulauan Pasifik.

Kerusuhan yang mulai terjadi pada hari Senin (13/05) mengakibatkan empat orang tewas dan ratusan orang ditangkap.

Namun, kondisi kembali relatif tenang hingga hari Kamis (16/05), kata Komisaris Tinggi Prancis Louis Le Franc kepada wartawan dalam konferensi pers yang disiarkan televisi.

Tiga pemuda yang berasal dari suku asli Kanak tewas dalam kerusuhan tersebut dan seorang petugas polisi berusia 22 tahun meninggal karena luka tembak.

Media Selandia Baru, RNZ, melaporkan kerusuhan terjadi saat pasukan keamanan bentrok dengan pengunjuk rasa pro-kemerdekaan dari kelompok masyarakat Kanak di ibu kota Kaledonia Baru, Nouméa.

Bentrokan pecah ketika aparat berusaha mengamankan aksi pembakaran dan penjarahan massal.

Prancis akhirnya menetapkan status keadaan darurat di Kaledonia Baru buntut kerusuhan itu. Status tersebut berlaku selama setidaknya 12 hari. Akibat kerusuhan itu semua penerbangan ditutup.

Menyusul kerusuhan besar, kedua bandara di Noumea ditutup. Yakni, Bandara Internasional La Tontouta (NOU), yang melayani semua penerbangan internasional, dan Bandara Magenta (GEA), yang didominasi penerbangan domestik dan letaknya di pinggiran kota.

Blokade telah dipasang di gerbang Bandara La Tontouta. Maskapai penerbangan nasional setempat, Aircalin, bahkan membatalkan semua layanannya dan operasinya.

"Bandara Noumea-La Tontouta mengalami gangguan besar dengan pembatalan penerbangan komersial dan penutupan pintunya.

Situasi yang tidak terduga ini telah menyebabkan gangguan bagi banyak pelancong," keterangan Kamar Dagang Kaledonia Baru seperti dilaporkan oleh Aeronews.

Dengan status ini, pihak berwenang Prancis punya kewenangan lebih besar untuk mengatasi kerusuhan, termasuk menangkap orang-orang yang dianggap sebagai ancaman, menggeledah, menyita senjata, dan menjatuhkan hukuman penjara.

Perubahan Konstitusi

Penyebab kerusuhan itu diduga dipicu oleh rencana Paris mengubah konstitusi mengenai pemilu, terutama soal pemilu lokal, setelah Majelis Nasional Prancis baru-baru ini menyetujui usulan amandemen tersebut.

Usulan ini sangat ditentang oleh partai-partai pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru karena dinilai mengurangi keterwakilan politik mereka di lembaga-lembaga lokal.

Usulan amandemen konstitusi ini sendiri diajukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri Prancis, Gérald Darmanin.

Teks ini dirancang untuk memungkinkan penduduk Prancis yang menetap di Kaledonia Baru selama 10 tahun punya hak pilih dalam pemilihan provinsi.

Beberapa pemimpin lokal pun khawatir perubahan ini akan melemahkan perolehan suara suku Kanak.

Meski usulan ini telah disetujui, teks ini mesti dibawa ke Kongres Prancis untuk dilakukan pemungutan suara. Amandemen baru bisa disahkan ketika mendapatkan suara mayoritas sebesar 60 persen.

Reformasi pemilu adalah titik konflik terbaru dalam perselisihan selama puluhan tahun mengenai peran Prancis di negara penghasil mineral tersebut.

Para demonstran yang marah terhadap reformasi pemilu telah membakar tempat usaha, membakar mobil, menjarah toko-toko, dan mendirikan barikade jalan selama tiga hari, hingga memutus akses terhadap obat-obatan dan makanan, kata pihak berwenang.

Konferensi Gereja-Gereja Pasifik pada hari Jumat (16/05) bergabung dengan kelompok antar-pemerintah regional menyerukan Prancis untuk menarik rancangan undang-undang konstitusional tersebut, dan mengatakan PBB harus memimpin misi dialog ke Kaledonia Baru.

Dalam sebuah pernyataan, gereja-gereja tersebut mengatakan telah terjadi kegagalan dalam dialog antara pemerintah Prancis dan masyarakat Kanak.

Pengaruh di Pasifik

Kaledonia Baru, salah satu dari lima wilayah kepulauan yang membentang di Indo-Pasifik yang berada di bawah kendali Prancis, merupakan pusat dari rencana Presiden Emmanuel Macron untuk meningkatkan pengaruh Prancis di Pasifik.

Di bawah ketentuan Perjanjian Nouméa, pemungutan suara dalam pemilihan umum provinsi dibatasi hanya untuk orang-orang yang telah tinggal di Kaledonia Baru sebelum tahun 1998, dan anak-anak mereka. Langkah ini bertujuan untuk memberikan representasi yang lebih besar kepada orang Kanak, yang telah menjadi populasi minoritas.

Paris kemudian memandang pengaturan tersebut tidak demokratis dan anggota parlemen menyetujui amandemen konstitusi untuk membuka pemilih untuk memasukkan orang-orang yang telah tinggal di Kaledonia Baru setidaknya selama 10 tahun.

Macron mengatakan bahwa ia akan menunda pengesahannya menjadi undang-undang, dan mengundang perwakilan penduduk wilayah tersebut ke Paris untuk melakukan pembicaraan guna mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan.

Namun, ia mengatakan bahwa kesepakatan baru harus dicapai pada bulan Juni, atau ia akan menandatanganinya menjadi undang-undang.

Penduduk Keturunan Jawa

Kaledonia Baru terletak di kepulauan Pasifik dan tak jauh dari Australia. Kepulauan ini banyak dihuni oleh orang Jawa yang berlayar dari Indonesia lebih dari seratus tahun lalu.

Pendatang asal Pulau Jawa pertama kali tiba di negara Pasifik ini pada 16 Februari 1896. Pemerintah Perancis yang saat itu menguasai Kaledonia Baru meminta pemerintah kolonial Belanda mendatangkan buruh kontrak dari Pulau Jawa.

Para buruh yang merupakan orang Jawa ini kemudian dipekerjakan sebagai buruh di sektor perkebunan, peternakan, dan pertambangan nikel di sana.

Saat ini terdapat sekitar 4.000 orang keturunan Jawa yang tinggal di Kaledonia Baru. Total penduduk Kaledonia Baru sekitar 269.220 jiwa, di tahun 2022.

Mereka yang tinggal di Kaledonia Baru ada yang masih menggunakan bahasa Jawa, ada pula yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa resminya.

Generasi muda Indonesia telah menikmati kehidupan yang jauh lebih baik dan meniti karir di berbagai profesi.

Lambat laun, orang-orang Jawa dari Indonesia ini membentuk komunitas tersendiri di Kaledonia Baru. Pada awalnya, mereka menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan budaya dan lingkungan baru.

Namun, mereka berhasil membangun kehidupan baru dan memberikan kontribusi positif bagi negara barunya. Pemerintah Kaledonia Baru juga mengakui kontribusi mereka yang tercermin dalam pembangunan monumen mengenang imigran Jawa di delapan kota. (kompas/tempo/dtc/tribun/cnn/dtc/afp/tribun jateng cetak)

Baca juga: Detik-detik Truk Ekspedisi Terperosok ke Sungai di Blitar, 4 Orang Luka, Paket Barang Berserakan

Baca juga: Persib Bandung Berharap Dukungan Bobotoh Demi Segel Tiket Final Championship Series Liga 1

Baca juga: "Bareng Mas Raffi Ahmad Kita Mau Ngegas Jateng" Dico Kantongi Surat Tugas Golkar Maju Gubernur

Baca juga: SOSOK Mbah Hardjo Jemaah Haji Tertua se-Indonesia, Kini Usia 110 Tahun, Daftar 2019 Berangkat 2024