TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Pemerintah Kota Surakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari  Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHPLKPD) Tahun 2023.

Predikat WTP itu diterima dari perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Jawa Tengah, Rabu (22/5/2024).

Selain Surakarta ada 15 kabupaten kota di Jateng yang menerima LHP dengan opini WTP yakni Pemerintah Kabupaten Kebumen,Kabupaten Klaten, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pekalongan.

Penyerahan LHP diterima langsung oleh kepala daerah. Termasuk di antaranya, yang hadir pada penyerahan LHP adalah Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Presiden terpilih 2024 ini menyebut daerah yang dipimpinnya di Kota Solo seperti biasa mendapat opini WTP dari BPK Jateng. Terkait pencapaian Kota Solo, dia meminta untuk mengecek di BPS.

"Nanti bisa dilihat sendiri data di BPS mengenai kemiskinan, perkembangan ekonomi," ujarnya secara singkat," tandasnya.

Baca juga: Pemerintah Kota Semarang Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut

Baca juga: Kementan Disebut Beri Rp5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Kepala Perwakilan BPK Jateng, Hari Wiwoho mengatakan  berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan permasalahan antara lain pengelolaan pendapatan pajak daerah belum memadai sehingga terjadi kekurangan penerimaan, terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga terjadi kelebihan pembayaran. 

Kemudian terdapat kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) tidak sesuai ketentuan, pembayaran jasa konsultasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya sehingga terjadi kelebihan pembayaran, dan implementasi SIPD belum dilaksanakan secara optimal.

"Temuan itu signifikan dan berulang. Itu terjadi beberapa kabupaten," tuturnya.

Namun dirinya tidak menyebutkan secara detail Kabupaten/Kota yang terbanyak temuannya.Meski demikian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mendapat opini WTP.

"Masih satu yang belum yakni pemerintah provinsi karena belum di jadwalkan," tandasnya.(rtp)