TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin belum memastikan mengenai potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan depan.

Menurut dia, Kementerian ESDM masih harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, sejauh ini pihaknya sudah siap untuk membahas nasib subsidi BBM di tengah kondisi harga minyak yang tinggi.

"Tanya Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan-Red) tuh, saya kan tiap saat siap. Tanya beliau (Sri Mulyani) kapan mau ngumpulnya (membahas subsidi-Red)," katanya, dilansir Kompas.com, Selasa (25/6).

Dikonfirmasi terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuturkan, pihaknya hingga kini masih belum membahas harga BBM, termasuk apakah subsidi energi bakal dilanjutkan atau sebaliknya usai Juni 2024.

Menurut dia, di sidang kabinet paripurna pada Selasa kemarin pun tidak ada bahasan spesifik mengenai harga BBM.

Namun, berkait dengan jumlah BBM subsidi dipastikan tidak mengalami perubahan.

"Tidak dibahas, nanti akan ada pembahasan sendiri, tapi jumlah sudah jelas. Jumlah subsidi tidak ada perubahan," bebernya.

Ke depan, Airlanggan menyatakan, pemerintah juga akan terus menonitor kenaikan harga minyak dunia. "Subsidi dan kenaikan dari harga BBM juga masih tidak setinggi sebelumnya, jadi masih terus dimonitor," ujarnya.

Sebagai informasi, harga BBM berpotensi naik pada Juli 2024. Hal itu menyusul tren kenaikan harga minyak dunia, turunnya produksi minyak mentah di dalam negeri, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Sejauh ini, pemerintah baru dapat memastikan menahan harga BBM, termasuk non-subsidi hingga Juni 2024.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 sekitar 19,99 juta Kilo Liter (KL). Usulan itu terdiri dari Minyak Tanah sebesar 0,51 hingga 0,55 juta KL, dan Solar sebesar 18,33 hingga 19,44 juta KL. "Kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN TA 2025 sebesar 18,84 hingga 19,99 juta KL," jelas Arifin Tasrif.

Menurut dia, pemerintah terus memberikan subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk Minyak Tanah, dengan pengendalian volume dan mengontrol kelompok atau sektor yang berhak mendapatkan manfaat.

Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, terutama Indonesia Crude Oil Price dan nilai tukar rupiah saat menentukan besaran subsidi tetap Solar.

"Dalam RAPBN TA 2025, kami mengusulkan Subsidi Tetap untuk Minyak Solar sebesar Rp 1.000-Rp 3.000 per liter, dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah," terangnya.

Ia berujar, hal itu perlu dilakukan mengingat harga keekonomian Solar mencapai Rp 12.100/liter, sedangkan harga jual eceran sebesar Rp 6.800/liter.

Dia menambahkan, Solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum, sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran komoditas itu. (Tribunnews/Faryyanida Putwiliani/Bambang Ismoyo/Kompas.com/Fika Nurul Ulya)

Baca juga: Pengusaha Rental Tak Blacklist Pelanggan Warga Pati

Baca juga: KPU Kerepotan Jelang Pilkada Buntut Putusan MA Soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Baca juga: WAWANCARA Bakal Calon Bupati Pati Saiful Arifin : Kami ingin Mengabdi Totalitas untuk Memajukan Pati

Baca juga: Laman Resmi IKN ikut Terdampak Peretasan PDNS