TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Tim Direktorat Identifikasi dan Sosial (Dit Idensos) Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Polri menyiapkan program Rumah Transisi bagi para mantan narapidana terorisme (napiter) di Jawa Tengah.

Program ini bagian dari upaya Densus melakukan Zero Residivisme  atau mencegah pelaku terorisme melakukan tindak pidana serupa secara berulang.

Kepala Subdirektorat Integrasi Koordinasi (Inkoor) Dit Idensos Densus 88 Kombes Pol Indra Kurniawan  mengatakan, program Rumah Transisi dalam rangka upaya zero residivisme berbentuk program penguatan reintegrasi sosial untuk para mantan napiter di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, termasuk pariwisata dan UMKM.

“Secara teknis nantinya berjalan pentahelix, di antaranya berkolaborasi dengan pemerintah, profesional akademisi, hingga masyarakat yang punya concern di isu ini, target kami zero residivisme,” jelasnya saat menemui Kepala Badan Kesbangpol Jateng Haerudin dan tim di kantornya, Kota Semarang, Rabu (7/8/2024).

Baca juga: Empat Napiter Lembaga Pemasyarakatan High Risk Lakukan Ikrar Setia NKRI

Baca juga: Napiter di LP Purwokerto Dapat Kunjungan Keluarga, Persadani Rangkul Agar Kembali ke NKRI

Dia menyebut, saat ini Densus 88 berubah pola pada kerja-kerjanya, yakni mengedepankan deradikalisasi dengan memperhatikan karakteristik dan potensi tiap daerah.

Di sinilah, identifikasi yang tepat diperlukan agar mendapatkan solusi yang juga tepat.

“Jadi seperti gunung es, yang paling atas adalah deradikalisasi, kalau tidak bisa (dilakukan) baru penegakan hukum, tapi di paling bawah intelijen kami tetap berjalan,” paparnya dalam keterangan tertulis. 

Kepala Kesbangpol Provinsi Jateng Haerudin menyebut, di Jawa Tengah sudah ada beberapa yayasan atau paguyuban para mantan napiter di antaranya Yayasan Persadani (Semarang), Yayasan Gema Salam (Solo), Yayasan Derap Bhakti Pertiwi (Banyumas), Paguyuban Podomoro (Brebes), dan Bahurekso (Kendal). 

Terkait adanya rencana kolaborasi pemberdayaan para napiter dengan Dit Idensos Densus 88, pihaknya menyambut baik.

“Kami bersama Baznas memberikan bantuan dan pendampingan, namun karena belum ada program khusus (anggaran), jadi kami mengikuti pola kegiatannya Baznas,” jelasnya.

Haerudin menuturkan, lembaganya juga memiliki ruang Call Center Pusat Pelayanan Cegah Terorisme.

Layanan itu sebagai upaya langkah pencegahan pencegahan aksi terorisme.

“Ini untuk preventif, kami biasa berdiskusi di sini, FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) juga berkumpul di sini,” terangnya. (Iwn)