TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Mahasiswa Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) bakal turut serta dalam upaya pemerintah Jawa Tengah mengatasi permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dalam program KKN mulai 15 Agustus hingga 15 Oktober 2025 mendatang.

Sebanyak 743 mahasiswa UPGRIS bakal terjun langsung untuk memverifikasi kondisi RTLH di tiga kabupaten, di antaranya Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Jepara.

Validasi dilakukan terhadap sedikitnya 1.037 kepala keluarga yang sebelumnya telah terdata oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Tengah.

"Secara data memang Dinas Perkim sudah memiliki, nah ini gunanya peran mahasiswa untuk memverifikasi betul-betul berdasarkan foto, berdasarkan sanitasi, berdasarkan penghuninya, berdasarkan kelayakan tempat tinggalnya, baik itu sarana lantainya, kemudian atapnya, bahannya, luasnya," kata Arisul Ulumuddin, Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan KKN UPGRIS kepada Tribunjateng.com usai FGD yang digelar Kamis (7/8/2025) pagi.

Hadir dalam kesempatan itu, Moh. Sigit, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah, Arif Sugeng Haryanto, Kepala Bidang Keterpaduan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Prov. Jawa Tengah.

"Karena RTLH ini merupakan salah satu program sasaran dari gubernur yang programnya tentu mengajak para mahasiswa dan DPL (Dosen Pembimbing Lapangan).

Nah kali ini kami mengundang dinas perkim dan dinas sosial dalam rangka penguatan program tersebut," jelas dia.

Aris menambahkan, kegiatan ini bukan sekadar pengabdian, tetapi juga bagian dari pembelajaran kontekstual.

"KKN ini karena dilaksanakan selama dua bulan memiliki bobot SKS 10, berbeda dengan sebelumnya hanya satu bulan," kata dia.

Adapun mata kuliah yang akan ditempuh para mahasiwa di lapangan yakni mata kuliah literasi digital, mata kuliah kepemimpinan, mata kuliah pengembangan talenta, dan mata kuliah problem solving atau penyelesaian permasalahan di masyarakat. 

"Nah, kami berharap mahasiswa melalui ilmu yang didapatkan selama kuliah di Bangku Kampus ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan KKN," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Wiyaka, Ketua LPPM UPGRIS, menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial secara langsung.

“Melalui KKN, mahasiswa bukan hanya mengabdi, tapi juga belajar memahami persoalan-persoalan mendasar di masyarakat. FGD ini menjadi pondasi agar mereka bisa menyusun program kerja yang benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” jelasnya.