Menurutnya, tindakan represif aparat kepolisian menggunakan gas air mata di Semarang bukan kasus baru.
Kasus ini sudah berulang kali dengan dalih alasan mengkondisikan situasi.

"Padahal penggunaan gas air mata itu tindakan kekerasan," bebernya.

Mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jateng ini merupakan gabungan dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang, seperti Undip, Universitas Negeri Semarang, UIN Semarang, dan kampus lainnya.

Demo mahasiswa ini sebagai reaksi penolakan atas upaya DPR mencoba mengakali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan calon kepala daerah serta menetapkan usia minimal calon kepala daerah.

Sementara, Tim Kuasa Hukum massa aksi di Jateng, Ahmad Syamsudin Arief menyebut aksi tersebut sebagai bentuk protes penolakan Revisi UU Pilkada.

Menurutnya, aksi awalnya berjalan lancar berjalan dari gedung depan kantor DPRD Jateng sampai ke pintu samping.

Dari pintu samping gedung DPRD dekat Taman Indonesia Kaya, rencana awal mahasiswa akan masuk ke halaman DPRD untuk aksi simbolik menyegel gedung. Mahasiswa ketika masuk berjalan dengan cara jongkok.
"Kami mau masuk untuk simbolis segel gedung dan bikin sidang rakyat di halaman DPRD Jateng. Namun, kami dihadang polisi lalu ditembaki gas air mata," ungkapnya.

Arif menyebut, hingga saat ini pihaknya masih terus memantau, terkait keadaan demonstran pasca aksi unjuk rasa dibubarkan pukul 14.00 tadi.

"Kami membuka hotline aduan jika ada kawan-kawan yang mendapat tindakan represif,"imbuhnya.
Terpisah, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyebut tindakan yang dilakukan oleh petugas sudah sesuai dengan Perkap Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Tindakan Kepolisian.

"Sangat disayangkan aksi unjuk rasa berujung ricuh. Namun kami bersyukur tidak ada korban yang jatuh dalam peristiwa tersebut," ujarnya. (iwn)