TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Banyumas terkait Kerjasama Pembentukan Peraturan Daerah dan Pengelolaan JDIH bertempat di Ruang Pertemuan DPRD Kabupaten Banyumas, Kamis (10/10/2024).

Hadir dalam audiensi kali ini, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto yang diwakili Plh Kepala Kantor Wilayah Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Agustinus Yosi Setyawan, dan Plt Kepala Subbid Fasilitatif Pembentukan Produk Hukum Daerah Tri Junianto.

Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Kekayaan Intelektual, Kemenkumham Jateng Sosialisasi di Ponpes Baitul Mahmud

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Pembinaan OBH Baru Periode Akreditasi 2025-2027

Audiensi yang bersifat obrolan santai ini diterima secara langsung oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Sri Utami.

Plh Kakanwil menyampaikan bahwa kedatangannya bersama rombongan kali ini sebagai langkah awal menjajaki adanya kerja sama.

"Kemenkumham memiliki peran dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan konsepsi pembentukan Peraturan Daerah, menjadi tugas kami untuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Pemerintahan Daerah," jelas Anton.

Selaras dengan hal tersebut, Kadivyankumham berharap kedepannya dengan adanya kerjasama mampu memberikan kontribusi peningkatan kinerja.

"Dengan adanya kerja sama, permasalahan mulai dari perumusan sampai pelaksanaan peraturan daerah dapat sama-sama mencarikan solusi, tentunya hal tersebut dapat meningkatkan kinerja bersama," ungkap Anggiat.

Menanggapi hal tersebut, Sri Utami menyambut baik rencana kerja sama ini.

"Kami senang dengan adanya audiensi dan rencana kerja sama ini."

"Banyak hal terkait pembentukan peraturan daerah termasuk pengelolaan JDIH yang perlu kami komunikasikan, kami akan sampaikan ke pimpinan," tandasnya. (*)

Baca juga: Cegah TBC di Lapas dan Rutan, Kemenkumham Jateng Bentuk Kader Kesehatan Warga Binaan

Baca juga: Kemenkumham Jateng Rapat Koordinasi Regulasi Pelayanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan

Baca juga: Dukung Astacita, Plh Kakanwil Kemenkumham Jateng Tekankan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Baca juga: Perkuat Regulasi Tugas & Fungsi Pemasyarakatan, Kemenkumham Jateng Diseminasi di Lapas