"Jadi sudah biasa ASN dengam perubahan birokrasi," terangnya.

Hendi pun mengatakan, Gus Yasin dan Mas Ganjar memang sudah pernah melakukan hal tersebut tentang perubahan.

Namun situasinya kini berbeda, karena kementerian jauh lebih banyak dari sebelumnya.

Hendi juga setuju dengan apa yang dilakukan saat Gus Yasin menjabat sebagai Wakil Gubernur Jateng.

"Namun lebih menunggu PP nya dulu, dari pada keliru dan APBD tidak bisa untuk kemanfaatan dan permasalahan ke depan. Tapi saya setuju dengan perubahan, saya adalah hopping (kawan) Gus Yasin," terang Hendi dengan bahasa khas Semarangan.

Pada pertanyaan kedua, moderator menanyakan mengenai capaian kapasitas institusi dengan tantangan pungli yang mencapai 4,96 yang lebih tinggi dari nasional.

Moderator menanyakan inovasi kebajikan publik yang akan diterapkan untuk memberantas pungli di Jateng.

Hal tersebut dijawab oleh Gus Yasin, ia menuturkan Jateng telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang pelayanan publik.

Temuan dan pelanggaran di Jateng jiga meningkatkan pada 2019-2023, di mana rata-rata 18 persen dengan pelanggaran kontrn kekerasan.

Untuk itu ia ingin memberikan pendidikan akhlak dan pendidikan antikorupsi berbasis ISO 37001 serta pemerintah desa akan kami terapkan pelayanan tanpa tatap muka.

"Anggaran pengawasan juga akan kami tingkatkan hingga tingkat desa, kami ingin meningkatkan integritas dan daya saing," terangnya.

Jawaban Gus Yasin pun dirasa Hendi belum menjawab pertanyaan dari Moderator.

Hendi juga berujar, program Gus Yasin keren. Namun yang ditanyakan adalah Pungli semakin naik.

Saya punya pengalaman saat di Kota Semarang, di mana ASN di Pemkot Semarang ingin pindah ke Pemprov Jateng.

Hal tersebut karena saat itu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemprov Jateng tinggi.