Baca tanpa iklan
Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Temanggung 2024, Agus-Nadia Menang Atas Dua Paslon Lain
TRIBUNJATENG.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati Temanggung 2024.
Hasil rekapitulasi ini menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 1 Agus Setyawan-Nadia Muna meraup perolehan suara terbanyak.
Ada tiga pasangan calon yang maju dalam perebutan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Jawa Tengah, yakni:
Pasangan nomor urut 1 Agus Setyawan-Nadia Muna, didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Lalu pasangan nomor urut 2 Heri Ibnu Wibowo-Fuad Hidayat, yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat, serta parpol non-parlemen Partai Solidaritas Indonesia.
Kemudian pasangan nomor urut 3 Muhammad Al Khadziq-Bimo Alugoro, diusung Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai NasDem.
Hasil pemilihan atau hasil hitung suara sementara bisa dipantau langsung oleh masyarakat melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Temanggung, paslon nomor urut 1 Agus Setyawan-Nadia Muna meraih 230.436 suara.
Kemudian di posisi kedua ada paslon nomor urut 2 Heri Ibnu Wibowo-Fuad Hidayat dengan perolehan 199.854 suara.
Lalu posisi terakhir ditempati paslon nomor urut 3 Muhammad Al Khadziq-Bimo Alugoro yang meraup 63.841 suara.
Untuk data-data persentase hasil real count provinsi/kab/Kabupaten, bisa akses link ini dengan cara tarik data menggunakan AI dari Web KPU ke https://data-pemilu.pages.dev/
Disclaimer:
Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.
Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.