"Muncul belakangan nama-nama yang terkait dengan pemain lama, yang dulu diidentikkan dengan praktik-praktik mafia Migas. Karena itu, harus ada perombakan besar-besaran, harus ada penataan besar-besaran kalau pemerintah ingin kepercayaan publik ini meningkat," kata Sudirman di kediamannya di Padepokan Kalisoga Slatri, Brebes, Jawa Tengah, Minggu (9/3/2025).

Menurut Sudirman, dengan mengganti dengan orang-orang yang memiliki reputasi dan manajerial yang baik, kepercayaan publik akan semakin cepat pulih.

"Saya yakin di Pertamina banyak sekali orang-orang benar juga, di lingkungan BUMN juga banyak sekali orang benar. Tinggal diberi kesempatan saja untuk memimpin perubahan," kata Sudirman.

Untuk itu, Sudirman berharap Presiden Prabowo Subianto bisa membuktikan ketegasannya, sesuai dengan pidato-pidato yang pernah disampaikan.

"Barangkali ini momentum bagi Presiden, Pak Prabowo, untuk membuktikan janji politik, janji kampanyenya, juga membuktikan apa-apa yang dipidatokan itu dilaksanakan," kata Sudirman.

Termasuk janji politiknya saat kampanye Pilpres 2024 yang menyatakan akan bertindak tegas pada pelaku-pelaku tindak kejahatan, terutama koruptor. 

"Kan pidato beliau mau menyusun pemerintahan yang bersih, mau mengejar koruptor sampai ke Antartika, mau bertindak tegas pada pelaku-pelaku kejahatan," kata Sudirman.

Disampaikan kasus dugaan korupsi Pertamina yang merugikan negara nyaris Rp 1 kuadriliun dan semua tersangka yang berjumlah sembilan orang ini masih berusia muda.

Mereka mendapat gaji fantastis dan fasilitas super mewah dibandingkan pejabat di perusahaan BUMN lainnya. Mereka juga termasuk orang-orang yang sangat berkecukupan.

"Namun, ternyata dengan gaji tinggi, fasilitas super mewah, tidak menghentikan niat untuk mencuri. Nah, itu juga menjadi keprihatinan kita. Melakukan manipulasi pelayanan dengan cara ilegal, tidak halal, tidak patut," ucap Sudirman.

Menurut Sudirman, secara keseluruhan, kasus korupsi ini bukan soal teknis pengadaan dan bukan hanya soal oplos mengoplos bahan bakar minyak (BBM).

Namun, ini adalah soal kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara atau pemimpin tertinggi. Hal ini juga lantaran ada masalah yang serius di lingkungan pengendalian perusahaan BUMN itu.

"Namun, juga ini masalah yang serius bagi lingkungan pengendalian. Jadi, siapa yang mengatur seluruh permainan ini," tuturnya.

"Kalau yang menjelaskan ini adalah orang-orang yang punya catatan buruk, punya sejarah, punya kasus-kasus di mana tempat-tempat mereka juga mempunyai kasus, itu makin mereka tidak dipercaya," kata Sudirman. 

Baca juga: Sosok Mufti Anam Anggota DPR Minta Pertamina Gratiskan Pertamax Sebulan, Tak Cukup Minta Maaf

Di sisi lain, kata Sudirman, maraknya kasus korupsi yang belakangan terjadi di Indonesia semakin memprihatinkan dan melemahkan kepercayaan publik.