Padahal, efisiensi alat sangat penting agar nelayan bisa menangkap ikan secara tepat sasaran tanpa merusak ekosistem.

“Alat tangkap itu ada yang pasif, ada yang aktif. Setiap daerah punya karakteristik nelayan yang berbeda-beda. Misalnya di Juwana ada yang pakai purse seine sampai cinet. Keahlian manusianya juga beda-beda, jadi perlu pendekatan yang sesuai,” jelasnya.

Karena itulah, HNSI berharap BBPI bisa menjadi mitra strategis, bukan hanya sebagai lembaga riset atau pelatihan, tapi juga sebagai penyedia rekomendasi alat tangkap yang layak, bersertifikasi, dan tahan lama.

- Bantuan Sosial yang Tak Menyentuh Nelayan

Lebih lanjut, Riswanto juga menyuarakan kekecewaannya terhadap distribusi bantuan sosial tunai (BST) atau subsidi yang menurutnya belum berpihak pada nelayan.

“Pekerja sektor lain dapat BSU, tapi nelayan dan anak buah kapal (ABK) justru tidak dapat. Kami minta kebijakan khusus untuk nelayan. Kalau bisa, distribusinya dipercepat,” ujarnya.

Ia berharap BBPI bisa menjadi jembatan agar suara nelayan terdengar hingga ke pemerintah pusat.

Menurutnya forum yang digelar BBPI menjadi bukti bahwa nelayan tidak hanya butuh alat, tapi juga perlindungan dan pengakuan. 

"Nelayan keluar melawan ombak, mereka juga sedang menghadapi tantangan struktural yang tak kalah besar harga alat yang tinggi, ketidakpastian subsidi, dan kurangnya dukungan kebijakan yang tepat sasaran," imbuhnya. (*)