TRIBUNJATENG.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung Jawa Tengah secara khusus.

Ia merasa malu, demikian yang diungkapkan saat menyampaikan pidato politik di Kongres PDI Perjuangan di Bali, Sabtu (2/8/2025). 

Dikutip dari Kompas.com, Senin (4/8/2025), pidato Megawati sempat terputus dengan kehadiran Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Daftar 35 Pengurus DPP PDIP 2025-2030 Resmi Dilantik Megawati, Ganjar Jadi Kabid Politik

Hasto diketahui baru dibebaskan dari Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (1/8/2025) malam, usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.  

Kehadiran Hasto mencuri perhatian kader partai banteng, tak terkecuali Megawati.

Saat masuk ke dalam ballroom, Hasto yang mengenakan kemeja berwarna merah dan berpeci hitam langsung melangkah ke atas podium.

Megawati yang semula duduk saat memberikan pidato langsung berdiri dan menyambut Hasto dengan hangat. Hasto pun mencium tangannya.

Mengapa Megawati Menyebut PDI-P Babak Belur Saat Pemilu 2024?

Hasto kemudian turun. Sementara Megawati kembali duduk dan melanjutkan pidatonya.

Pada momentum ini, Megawati terlihat menangis.

“Ternyata yang saya katakan, Satyam Eva Jayate. Ternyata kebenaran itu pasti menang. Alhamdulillah, Tuhan memberikan apa yang telah diinginkan oleh beliau,” ucap Megawati.

Dia mengaku telah mendoakan Hasto, namun tak menyangka Sekjen PDI-P itu bisa kembali hadir secara langsung dalam forum partai secepat ini.

"Tadi saya berdoa. Tapi saya tidak terlalu berharap, bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling kita,” ujar Presiden ke-5 RI itu.

Megawati pun kembali melanjutkan pidatonya setelah momen mengharukan tersebut.

Sedih lihat KPK

Dalam pidato tersebut, Megawati turut membahas sejumlah hal.

Salah satu yang kembali ia singgung di setiap pidato politik adalah soal kondisi kinerja KPK pada saat ini.

Ia mengaku sedih melihat KPK saat ini. Bahkan, ia mengaku khawatir dengan nasib lembaga yang lahir di era kepemimpinannya pada saat itu.

"Kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main, saya lah yang membuat yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Megawati.

"Kalau sekarang modelnya kayak begini, lalu bagaimana? Coba saja pikir, kan aneh ya. Saya merasa aneh kok," ucap Megawati lagi.

Ia juga menyoroti kondisi yang membuat Presiden Prabowo Subianto harus turun langsung menangani persoalan di KPK.

Namun, dia tak menjelaskan kondisi apa yang dimaksud.

"Masa urusan begini saja, Presiden harus turun tangan, coba pikirkan," ucapnya.

Sebagai mantan Presiden, Megawati mengaku paham betul dinamika kekuasaan, termasuk soal penegakan hukum.

"Saya kan pernah Presiden, coba jadi saya tahu liku-likunya. Coba kalau kalian gitu, kan lucu ya, kenapa sih kok KPK jadi begitu, itulah," tandasnya.

Kekalahan di Jateng bikin malu

Megawati menyinggung secara khusus kekalahan partainya di Jawa Tengah pada pemilu 2024 lalu.

Dengan nada mengingatkan, Megawati meminta kader PDI-P di Jateng agar tak mengulangi kesalahan yang sama untuk pemilu mendatang.

“Awas lho, jangan memalukan saya lagi lho,” ucap Megawati disambut teriakan “Siap” oleh kader PDI-P Jawa Tengah.

“Ahh, enggak usah teriak-teriak. Yang penting kerjakan. Itu adalah arahan saya,” kata Megawati saat melihat ke arah barisan kader yang berasal dari Jawa Tengah.

Pernyataan itu disampaikan Megawati ketika mengulas soal rekam jejak panjangnya bersama PDI-P yang sebelumnya bernama PDI.

Dia bercerita telah bergabung ke PDI sejak 1986 dan terpilih menjadi anggota DPR pada 1987. B

Sejak itu, Megawati menegaskan PDI-P selalu unggul di Jawa Tengah, bahkan selama tiga kali pemilu berturut-turut.

“Tiga kali berturut, menang terus. Jawa Tengah. Itu mana Jawa Tengah?” tanya Megawati sambil mencari perwakilan kader Jateng di tengah peserta kongres.

Setelah menemukannya, dia langsung menyampaikan peringatan kepada para kader.

PDI-P bukan oposisi dan koalisi

Prabowo Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi ataupun masuk dalam koalisi pemerintah.

Presiden ke-5 RI itu menyatakan bahwa PDI-P akan berperan sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi.

“Oleh karena itu, PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujar Megawati.

Megawati menegaskan bahwa PDI-P akan tetap mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan itu berpihak kepada rakyat.

Namun, dia memastikan bahwa PDI-P akan bersikap tegas serta kritis jika ada penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial yang dilakukan pemerintah.

“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” jelas Megawati.

Megawati menekankan bahwa keberpihakan PDI-P bukanlah soal berada di dalam atau di luar kekuasaan, melainkan soal konsistensi terhadap nilai-nilai kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan Bung Karno.

“Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” kata Megawati.

Dia mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh dikerdilkan dengan perebutan kekuasaan antar elite politik.

Menurut Megawati, demokrasi sejati harus berakar pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” tegasnya. (Kompas.com)