TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah menyambut program insentif guru non ASN dan pendidikan non formal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Program itu merupakan bukti hadirnya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

"Menguntungkan sekali ya. Guru kita lebih sejahtera dengan hadirnya negara, ditambah dengan nilai-nilai yang itu sangat bermanfaat bagi guru," kata Ahmad Luthfi saat menghadiri peluncuran program insentif guru non ASN, bantuan subsidi upah pendidik non formal, dan bantuan afirmasi kualifikasi S1/D4 untuk guru, di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Menurut Luthfi, program diluncurkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof Dr Abdul Mu'ti MEd,  sebagai rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Tiga program tersebut dikemas dalam tajuk "Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru.

Baca juga: Dedy Yon Bangga Kota Tegal akan Tampilkan Tari Hamukti Wira Gendowor dalam Rakernas ke XI JKPI

Baca juga: Sosok Basri Sopir Avanza Kabur Setelah Tabrak Bayi 3 Bulan Hingga Tewas, Kini Ditahan Polisi

"Pertama, secara tidak langsung (pemerintah) memperhatikan guru untuk lebih intensif dalam pembinaan anak kita, karena ditambah adanya insentif terkait penambahan anggaran atau gaji. Kedua, intensif untuk sekolah S1 dan D4," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, Pemprov Jateng telah lebih dulu memulai memberikan insentif guru non ASN dan pendidik non formal. 

Insentif diberikan berupa gaji atau honorarium guru pada satuan pendidikan (satpend) negeri (SMA/SMK/SLB), yang sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

“Honorarium bagi guru non ASN termasuk guru tamu tersebut, ditanggung APBD Provinsi Jateng melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan,” ujar Sadimin. 

Ia mengatakan kebutuhan guru pada SMAN/SMKN/SLBN di Jateng cukup besar. Kebutuhan dipengaruhi adanya guru yang pensiun setiap tahun. Bahkan guruSLB masih banyak kekurangan, karena membutuhkan guru dari pendidikan luar biasa.

" Kami berharap ke depan kuota untuk SLB ditambah. Kemudian guru SMA/SMK yang belum dapat jam, akan kita ratakan, distribusikan, dan relokasikan, supaya mereka mendapatkan jam. Minimal 24 jam pelajaran," ujarnya.

Sementara itu,  Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti, mengatakan, “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru" merupakan tiga program strategis Kemendikdasmen dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. 

Program itu adakah  tindak lanjut dari arah kebijakan Presiden dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, yang menekankan pentingnya peningkatan mutu guru dan pemerataan akses pendidikan.

Menurutnya tahun ini pemerintah memberikan insentif bagi 12.500 guru untuk menempuh jenjang pendidikan S1 atau D4, melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) di 112 perguruan tinggi. 

Pemerintah memberikan insentif sebesar Rp 300.000 untuk 341.248 guru honorer selama tujuh bulan. Insentif diberikan dalam satu waktu dengan nilai total Rp 2,1 juta per orang dan ditransfer langsung ke rekening guru yang bersangkutan.

"Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU)  untuk 253.407 guru PAUD non formal. BSU sebesar Rp 300.000 untuk 2 bulan. Juga tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di Indonesia," tuturnya. (*)