Berita Jateng

Gubernur Ahmad Luthfi Minta Menteri ATR/BPN Menjaga Zona Hijau dan Lahan Produktif di Jateng

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PENCANANGAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pencanangan Gerakan Bersama Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) 2025 di Purworejo, Kamis (7/8/2025).

TRIBUNJATENG.COM,PURWOREJO - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid apresiasi lahan pertanian di Jawa Tengah masih terjaga.

Apresiasi itu dilontarkan saat pencanangan Gerakan Bersama Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) 2025 di Purworejo, Kamis (7/8/2025).

Baca juga: BRI Peduli Kenalkan Dunia Pertanian kepada Anak-anak Lewat Program Agroedukasi

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebanyak 91 persen lahan pertanian abadi atau LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di Jawa Tengah masih terlindungi dari alih fungsi.

Angka tersebut jauh di atas target nasional sebesar 87 persen, dan menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan realisasi tertinggi secara nasional.

 "Jawa Tengah ini luar biasa. Masih surplus 4 persen dari target nasional. Banyak provinsi lain yang sudah lampu merah, tapi Jateng justru jadi contoh,” ujar Menteri Nusron.

Menurutnya,  selama empat tahun terakhir dari tahun 2021-2025, alih fungsi lahan di Jawa Tengah hanya 1.218 hektare dari total lebih satu juta hektare lahan pertanian.

Angka ini merupakan angka yang paling rendah di Indonesia.

“Alih fungsi lahannya kecil sekali, hanya seribuan hektare. Itu luar biasa. Banyak provinsi sudah kehilangan sawahnya. Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, bahkan Bali, sudah di bawah rerata,” tuturnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melontarkan permintaan khusus kepada Menteri ATR/BPN, agar zona hijau dan lahan produktif di provinsinya tetap dijaga dan tidak mudah diubah peruntukannya.

“Luas wilayah Jawa Tengah mencapai hampir 3,5 juta hektare, dan sekitar 1,5 juta hektare di antaranya adalah zona hijau. Kami harapkan ini tidak diubah jadi zona pembangunan. Ini demi menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan,” tuturnya.

Baca juga: PLN Bersama YBM Wujudkan Kemandirian Pangan dengan Salurkan Bantuan Alat dan Bibit Pertanian

Ahmad Luthfi menuturkan, pada 2024 lalu, Jawa Tengah menyumbang 18,8 persen dari total produksi pangan nasional, dan menjadi penopang utama program swasembada pangan. 

Oleh karena itu, menjaga lahan pertanian sama saja menjaga masa depan pangan bangsa.

"Kami ingin Jawa Tengah tetap menjadi ijo royo-royo, daerah subur yang memberi kontribusi nyata untuk ketahanan pangan nasional," ujarnya.(rtp)

Berita Terkini