Ini dianggap pelanggaran hukum karena:

Merugikan jemaah reguler yang harus menunggu bertahun-tahun

Menguntungkan pihak travel haji khusus yang berbiaya tinggi dan lebih eksklusif

Posisi Gus Yaqut dalam Kasus

Gus Yaqut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2024. 

Ia adalah Menteri Agama saat kuota tambahan 20.000 jemaah diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Ia diduga menyetujui atau membiarkan pembagian kuota yang tidak sesuai aturan, yakni:

Seharusnya: 92 % reguler, 8 % khusus

Yang terjadi: 50 % reguler, 50 % khusus

Alasan Pemeriksaan Gus Yaqut

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa keterangan Gus Yaqut sangat dibutuhkan untuk memperjelas konstruksi perkara.

Ia meyakini bahwa Gus Yaqut sebagai seorang negarawan akan bersikap kooperatif.

Penyelidikan ini berawal dari dugaan penyimpangan dalam distribusi tambahan kuota haji tahun 2024, yang seharusnya dialokasikan untuk memangkas antrean panjang jemaah haji.

KPK mengisyaratkan bahwa kasus ini kemungkinan besar akan naik ke tahap penyidikan. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk:

Agen travel haji

Pejabat Kementerian Agama

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)