Mahasiswa Banyumas Bereaksi, Tuntut Tunjangan Dewan Harus Dievaluasi

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Aksi mahasiswa menuntut transparansi anggaran dan penggunaan tunjangan anggota dewan terjadi di depan kantor DPRD Banyumas, Selasa (23/9/2025). 

Koordinator Aksi Mahasiswa, Khairil, mengundang seluruh mahasiswa dari wilayah Banyumas Raya turun ke jalan menuntut evaluasi dan revisi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2024 yang mengatur besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Banyumas.

Yang menjadi sorotan utama para mahasiswa adalah besarnya tunjangan perumahan, khususnya untuk Ketua DPRD yang mencapai sekitar Rp42 juta. 

Baca juga: Menu Makan Bergizi Hanya Roti dan Kacang Rebus, DPRD Banyumas Semprit Pengelola Dapur MBG

Baca juga: Bupati Banyumas Sadewo Siap Evaluasi Perbup Tunjangan DPRD, Libatkan Kejaksaan dan APH

Mereka mempertanyakan kelayakan angka tersebut di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat Banyumas yang masih memprihatinkan.

"Untuk masyarakat Banyumas sendiri yang masih di bawah garis kemiskinan, harusnya tunjangan yang sedemikian itu tidak pantas. 

Secara akal sehat, itu tidak pantas," tegas Khairil dalam orasinya.  

Ia menyatakan mahasiswa akan terus melakukan kajian dan siap mengawal setiap pembahasan terkait Perbup maupun peraturan daerah lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

"Kita ingin partisipasi yang lebih mengawal peraturan-peraturan yang ada. 

Nanti sesuai kajian yang ada, karena kita juga membahas mengenai kemiskinan ekstrem, kita akan mengkaji ulang lagi. 

Mahasiswa pasti, untuk tunjangan, kita akan minta diturunkan," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com. 

Dalam audiensi, mahasiswa juga memaparkan sejumlah data resmi yang menjadi dasar kritik mereka. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas tercatat berada di angka 11,95 persen, atau setara dengan 279.207 jiwa yang masih hidup dalam garis kemiskinan.

Selain itu, mahasiswa juga mengangkat isu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih tinggi. 

"Ada ribuan rumah di Banyumas yang belum layak huni. 

Kita mungkin akan lebih ke situ (mendorong alokasi anggaran)," lanjut Khairil.