Tak Kejar Proyek Mahal, Banyumas Pilih Model Pengelolaan Sampah yang Lebih Realistis

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO -  Pemerintah Kabupaten Banyumas memilih bertahan pada jalur yang selama ini dinilai efektif dalam pengolahan sampah, yakni memperkuat ekosistem pengelolaan berbasis masyarakat. 

Meskipun muncul dorongan pemerintah pusat agar daerah mengembangkan pengelolaan sampah menjadi energi. 

Ekosistem pengelolaan sampah telah menyerap sekitar 1.300 hingga 1.500 tenaga kerja menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah memikirkan berbagai solusi pengelolaan sampah. 

Terutama yanga tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi.

Salah satu konsep yang sempat dipertimbangkan adalah pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy. 

Namun, rencana tersebut terkendala tingginya biaya operasional atau tipping fee yang harus ditanggung pemerintah daerah.

Baca juga: Keluar Ruang Sidang dengan Senyum Lebar, Sudewo Disambut Loyalis di Pengadilan Tipikor Semarang

"Konsep sampah menjadi energi sebenarnya sudah kami pikirkan sejak lama. 

Tetapi saat itu biaya tipping fee-nya sangat tinggi sehingga tidak mampu kami biayai," ujar Sadewo kepada Tribunbanyumas.com, saat menerima Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri di Ruangan Joko Kaiman, Pendopo Si Panji, Purwokerto, Senin (15/6/2026). 

Menurutnya, kondisi tersebut membuat Banyumas memilih mencari alternatif yang lebih realistis dan sesuai kemampuan daerah. 

Dari proses itu lahir pengembangan Refuse Derived Fuel (RDF), yakni menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara yang diproduksi dari sampah dan dimanfaatkan oleh sektor industri, termasuk pabrik semen.

Sadewo menegaskan RDF pada dasarnya masih menjadi bagian dari konsep zero waste to energy, yakni upaya memanfaatkan sampah agar memiliki nilai guna dan tidak berakhir di tempat pembuangan akhir.

Ke depan, Pemkab Banyumas lebih ingin memperluas pemanfaatan sampah melalui berbagai bentuk kerja sama, termasuk dengan Pemerintah Kota Ipoh, Malaysia.

Salah satu peluang yang sedang dijajaki adalah pengolahan sampah menjadi palet plastik dan berbagai produk bernilai ekonomi lainnya.

Menurut Sadewo, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dilakukan di tingkat kabupaten, melainkan membutuhkan kolaborasi lebih luas dengan pemerintah pusat, investor, dan dunia industri.