Pemerintah Segera Garap Program Konversi Bertahap 120 Juta Motor Bensin ke Listrik

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi memulai transisi energi nasional dengan menargetkan konversi bertahap bagi sekitar 120 juta unit sepeda motor berbahan bakar bensin ke tenaga listrik. 

Rencana itu merupakan hasil rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah menteri terkait di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, Prabowo menaruh perhatian pada percepatan implementasi energi bersih. 

Menurut dia, pemerintah juga membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang dipimpin langsung oleh dirinya untuk mengeksekusi program tersebut dalam waktu singkat.

"Kami akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik dari 120 juta motor kita yang memakai bensin," katanya, usai rapat terbatas dengan Prabowo. 

"Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera, maksimal 3-4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi," sambungnya.

Bahlil menuturkan, pembentukan satgas itu bertujuan untuk menerjemahkan visi presiden secara cepat dan presisi, termasuk kebijakan net zero emission pada 2060. 

Selain mendorong transisi energi, dia menambahkan, fokus utama dari kebijakan itu merupakan efisiensi anggaran negara melalui pengurangan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik.

Bahlil memahami munculnya kritik yang menyatakan biaya konversi yang selama ini dianggap menjadi hambatan bagi masyarakat.

Meski demikian, ia menyebut, perkembangan teknologi saat ini telah membuat harga komponen konversi menjadi lebih terjangkau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Dulu mungkin agak mahal, tapi sekarang sudah mulai ada teknologinya yang lebih murah, mungkin sekitar Rp 4 juta sampai Rp 6 juta," bebernya. 

"Pemerintah akan berupaya hadir bersama-sama dalam mengurangi beban masyarakat dalam konversi tersebut melalui formulasi subsidi yang sedang kami siapkan," tambahnya.

Selain urusan kendaraan listrik, Bahlil menyatakan, satgas yang baru dibentuk itu juga diberikan mandat untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt. 

Hal itu dilakukan dengan hrapan dapat mengurangi beban subsidi listrik yang ditanggung oleh negara.

"Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD, diesel, ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita," tandasnya. (Tribunnews/Igman Ibrahim)