Menkop Anggap Kopdes Jadi Bentuk Dakwah Ekonomi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan program 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan agenda pemerataan ekonomi yang tidak berhenti pada wacana normatif. 

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, lewat program itu pemerintah mendorong reposisi masyarakat dari objek menjadi pelaku utama ekonomi, meski efektivitas implementasinya masih menjadi pekerjaan rumah.

Menurut dia, keadilan ekonomi sebagai mandat keimanan. Ia merujuk prinsip distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu sebagai fondasi kebijakan ekonomi.

“Distribusi kekayaan tidak boleh berputar di kelompok terbatas. Ini yang coba diterjemahkan dalam kebijakan konkret,” katanya, dalam Halalbihalal Syarikat Islam Jawa Barat di Masjid Raya Al-Jabbar, Minggu (29/3). 

Sebagai langkah konkret, Ferry menyebut, program prioritas pembangunan 83.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia sebagai bentuk dakwah ekonomi untuk menggeser posisi masyarakat dari sekadar objek menjadi subjek ekonomi.

"Pemerintah saat ini menyiapkan Kopdes Merah Putih sebagai tulang punggung distribusi ekonomi akar rumput. Skema itu dirancang menjalankan tiga fungsi seperti penyalur bahan pokok bersubsidi, offtaker hasil produksi petani dan nelayan, serta kanal penyaluran bantuan sosial," paparnya. 

Secara desain, Ferry menuturkan, model itu berupaya memotong rantai distribusi panjang dan menekan asimetri harga di tingkat produsen dan konsumen. Namun, sejumlah tantangan struktural membayangi. 

Pertama, kapasitas kelembagaan koperasi di daerah masih timpang, baik dari sisi manajemen maupun permodalan.

Kedua, risiko tumpang tindih dengan program distribusi yang sudah berjalan, termasuk peran BUMN pangan dan swasta. 

Ketiga, dia menambahkan, pengawasan distribusi subsidi berpotensi menghadapi persoalan klasik, yakni kebocoran dan salah sasaran.

Ferry menilai, pendekatan koperasi menjadi jalan tengah untuk mengoreksi ketimpangan tersebut. Ia menekankan, arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghendaki perputaran ekonomi lebih inklusif dan tidak terkonsentrasi.

“Negara harus hadir memastikan distribusi kesejahteraan menjangkau lapisan terbawah,” katanya. (Kontan/Hervin Jumar)