Pemerintah Mulai Kewalahan Penuhi Susu untuk Program MBG

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Penyediaan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menghadapi tantangan serius dengan terus bertambahnya jumlah penerima manfaat. 

Di tengah ekspansi besar-besaran program prioritas nasional itu, kebutuhan susu nasional melonjak drastis hingga miliaran kemasan per tahun, sementara kemampuan produksi dalam negeri belum mampu mengimbangi. 

Kondisi itu membuat pemerintah mengakui mulai menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan susu untuk program yang ditujukan menjangkau puluhan juta penerima manfaat tersebut.

“Program MBG tahun 2026 ini, kebutuhan susu itu sebesar 4,8 miliar kemasan,” kata Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Meriyanti Punguan Pitaloka, dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6).

Menurut dia, besarnya kebutuhan tersebut belum diimbangi dengan kapasitas industri pengolahan susu nasional yang saat ini masih terbatas.

Meri menuturkan, kemampuan industri pengolahan susu dalam negeri untuk memproduksi susu kemasan untuk ukuran yang dibutuhkan dalam program MBG baru memenuhi sekitar separuh dari total kebutuhan program.

“Kapasitas industri pengolahan susu nasional untuk kemasan 115 dan 125 mililiter itu baru 2,39 miliar atau 49,7 persen dari kebutuhan MBG secara keseluruhan,” bebernya.

Ia menyebut, ketimpangan antara kebutuhan dan kapasitas produksi tersebut membuat pemerintah mulai menyiapkan berbagai langkah percepatan agar pasokan susu nasional dapat meningkat.

Meri menyatakan, satu upaya yang dilakukan adalah melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan industri yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh penggantian investasi hingga 35 persen, khususnya bagi industri yang menggunakan produk dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Program restrukturisasi ini bisa diikuti dan reimburse sampai dengan 35 persen dari nilai investasi yang dikeluarkan,” jelasnya.

Selain mendorong peningkatan kapasitas industri, dia menambahkan, pemerintah juga berharap keterlibatan lebih besar dari koperasi peternak dan industri pengolahan susu agar kebutuhan program dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

“Kami sangat berharap industri pengolahan susu ini bisa bermitra dengan koperasi-koperasi dan memberikan pendampingan kepada koperasi-koperasi yang ingin melakukan pengolahan untuk pemenuhan susu MBG ini,” ucapnya.

Tantangan

Adapun, tantangan pemenuhan susu juga dirasakan langsung pelaksana program di lapangan. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan mengakui, pihaknya mulai kewalahan memenuhi tingginya permintaan susu seiring dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat MBG.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 29.670 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi dengan total penerima manfaat mencapai lebih dari 63 juta orang.

“Setiap SPPG diwajibkan memberikan minuman atau susu ini dua kali dalam seminggu. Nah, sehingga untuk kebutuhan susu yang sangat besar ini, kami juga agak kewalahan,” tuturnya.

Gunalan menyampaikan, tantangan terbesar terjadi di daerah-daerah terpencil yang masih menghadapi persoalan distribusi dan keterbatasan akses transportasi.

Selain itu, dia menambahkan, besarnya volume kebutuhan dari program MBG juga mulai memberikan tekanan terhadap stok susu yang tersedia di pasar umum.

“Nah, sehingga memang ada dua penyebab utama sebenarnya. Yang pertama adalah daerah-daerah yang terpencil, misalnya mungkin karena transportasi ke sana agak susah. Kemudian yang kedua tadi karena besarnya jumlah penerima manfaat,” terangnya.

Dalam situasi tertentu, ia berujar, sejumlah dapur MBG terpaksa melakukan substitusi ketika pasokan susu tidak tersedia.

Dalam hal ini, petugas dapur biasanya mengganti susu dengan sumber protein dan kalsium lain agar kebutuhan gizi penerima manfaat tetap terpenuhi.

“Rekan-rekan kami di lapangan, khususnya yang di dapur, apabila tidak mendapatkan susu di pasar, itu biasanya mereka mengganti dengan sumber protein lain,” tegasnya. (Tribunnews/Rizki Sandi Saputra)