Masih Ada 6 Jabatan Pimpinan OPD Pemkab Blora yang Kosong, Kapan Terisi?

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Pemkab Blora segera mengisi sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang saat ini masih kosong. 

Bupati Blora, Arief Rohman mengatakan, pihaknya saat ini sedang mematangkan proses pengisian bersama Wakil Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Ini sedang kami godok. Segera kami isi untuk jabatan-jabatan yang kosong," katanya, Selasa (31/3/2026).

Lebih lanjut, Bupati Arief menyampaikan, akan melibatkan pihak ketiga guna memastikan transparansi dan profesionalitas. 

Baca juga: Bupati Arief Serahkan 70 SK Pensiun ASN Pemkab Blora: Jadilah Teladan di Masyarakat

"Sesuai arahan KPK, kami akan menggandeng Mabes Polri untuk pengisian yang jabatan Eselon dua yang kosong. Segera kami akan lakukan itu."

"Jadi, pihak ketiga yang kami gandeng adalah dengan melibatkan Mabes Polri dan perguruan tinggi, kemungkinan UNS," terangnya.

Bupati Arief menegaskan, proses seleksi akan dilakukan secara profesional dengan mengacu pada sistem merit (merit system), yakni berbasis kompetensi dan kinerja.

Pihaknya juga memastikan tidak akan ada praktik jual beli jabatan dalam pengisian posisi tersebut. 

Bahkan, pihaknya membuka ruang pelaporan jika ditemukan indikasi pelanggaran.

"Kami berkomitmen sesuai ketentuan bahwa tidak boleh ada jual beli jabatan."

"Kalau ada yang melakukan itu, tolong dilaporkan ke kami," tegasnya.

Diketahui hingga akhir Maret 2026, tercatat ada lima posisi yang belum terisi dan jumlah tersebut akan bertambah menjadi enam pada awal April 2026.

Kepala BKPSDM Kabupaten Blora, Heru Eko Wiyono mengatakan, kekosongan jabatan tersebut terjadi akibat faktor purna tugas (pensiun) serta pergeseran pejabat ke posisi lain.

"Maret ini ada lima jabatan kosong. Per 1 April bertambah satu lagi dari Bapperida memasuki masa pensiun, jadi total ada enam," katanya.

Adapun sejumlah posisi yang saat ini mengalami kekosongan JPT seperti Sekretariat DPRD (Setwan), Kepala Dalduk KB, Kepala Dinrumkimhub, Kepala DPUPR, Kalakhar BPBD, serta Kepala Bapperida.

Baca juga: 36 Desa di Blora Ajukan Lahan Perhutani untuk Pembangunan KDMP, Ini Mekanismenya