18 SD Negeri Diregrouping di Blora Tetap Boleh Buka SPMB, Begini Penjelasan Dinas Pendidikan

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Sebanyak 18 sekolah dasar (SD) Negeri di Kabupaten Blora yang masuk program regrouping atau penggabungan sekolah masih diperbolehkan menerima peserta didik baru dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Kendati demikian, seluruh sekolah yang diregroup tersebut tetap akan resmi digabung mulai 2 Juli 2026 sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Blora.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, mengatakan keputusan membuka atau tidak membuka SPMB diserahkan kepada masing-masing sekolah karena pelaksanaan regrouping baru berlaku efektif pada awal Juli.

Baca juga: Dinas Pendidikan Blora Buka Opsi Hapus Seragam Batik Demi Ringankan Beban Orang Tua

"Itu tergantung sekolahnya, karena berlakunya itu kan tanggal 2 Juli. Jadi kalau mau menerima silakan, tetapi per Juli tetap digabung," kata Sunaryo, Senin (8/6/2026).

Lebih lanjut, Sunaryo menjelaskan, saat ini proses regrouping sudah berjalan, termasuk mutasi guru di sekolah-sekolah yang akan digabung. 

Meski demikian, sekolah masih memiliki keleluasaan menentukan langkah terbaik selama masa transisi.

Menurutnya, apabila sekolah yang diregroup masih membutuhkan peserta didik baru, maka tetap diperbolehkan membuka pendaftaran. 

Sebaliknya, jika memilih tidak membuka SPMB juga tidak menjadi persoalan karena nantinya akan terintegrasi dengan sekolah yang menjadi lokasi penggabungan.

“Kalau tidak membuka SPMB juga tidak masalah, karena sudah terintegrasi di sekolah yang digabung. Jadi terserah pihak sekolah untuk menentukan,” katanya.

Sunaryo menegaskan, pada 2 Juli 2026 mendatang seluruh sekolah yang masuk program regrouping harus sudah tergabung dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dengan demikian, administrasi dan data siswa akan mengikuti sekolah hasil penggabungan.

Sunaryo menilai biasanya pihak sekolah sebenarnya sudah memiliki gambaran jumlah calon peserta didik yang akan masuk setiap tahun, terutama sekolah-sekolah di wilayah pedesaan.

Menurutnya, sebagian besar SD di desa memperoleh siswa dari taman kanak-kanak (TK) di lingkungan sekitar sehingga jumlah calon murid relatif dapat diprediksi sejak awal.

"Biasanya sekolah sudah tahu perkiraannya. Lulusan TK di wilayahnya ada berapa, sehingga bisa menghitung potensi siswa yang masuk," ujarnya.

Meskipun begitu, kata Sunaryo, jumlah siswa yang diterima tetap bisa berubah karena sebagian orang tua memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah di perkotaan atau pondok pesantren di luar daerah.

“Kalau orang tuanya ekonominya kuat, ada yang memilih menyekolahkan anaknya di kota atau pondok di luar daerah. Itu tentu bisa mengurangi jumlah input siswa di sekolah tersebut,” jelasnya.

Sebagai informasi, berikut daftar sekolah yang akan diregroup: 

1. SDN 1 Sambongwangan dengan SDN 3 Sambongwangan

2. SDN 2 Bakah dengan SDN 1 Bakah

3. SDN 1 Ngilen dengan SDN 2 Ngilen

4. SDN 1 Tempel dengan SDN 2 Tempel

5. SDN 2 Kamolan dengan SDN 3 Kamolan

6. SDN 2 Kalangan dengan SDN 1 Kalangan

7. SDN 1 Sonokulon dengan SDN 2 Sonokulon

8. SDN 1 Bicak dengan SDN 2 Bicak

9. SDN 1 Ngawen dengan SDN 3 Ngawen

10. SDN 1 Gembyungan dengan SDN 3 Gembyungan

11. SDN 1 Sidorejo dengan SDN 2 Sidorejo

12. SDN 1 Kedungtuban dengan SDN 2 Kedungtuban

13. SDN 1 Kapuan dengan SDN 2 Kapuan

14. SDN 1 Tegalgunung dengan SDN 2 Tegalgunung

15 SDN 1 Patalan dengan SDN 2 Patalan

16. SDN 2 Bangkle dengan SDN 1 Bangkle

17. SDN 1 Bedingin dengan SDN 3 Bedingin

18. SDN 1 Kutukan dengan SDN 4 Kutukan. (Iqs)

Baca juga: SPMB Blora 2026 Dipastikan Bebas Titipan, Kepala Dinas Pendidikan: Semua Bisa Dipantau