UIN Walisongo Belum Berencana Kelola Dapur Makan Bergizi Gratis

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Wacana pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan kampus pun memunculkan beragam respons, termasuk dari perguruan tinggi di Kota Semarang.

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang belum berencana terlibat langsung dalam pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

UIN Walisongo menilai, keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan MBG masih perlu dikaji, terutama berkaitan dengan status kelembagaan kampus.

Apalagi, status UIN Walisongo saat ini disebutnya masih sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU).

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Walisongo, Imam Yahya mengatakan, hingga saat ini kampusnya belum memiliki keinginan untuk ikut mengelola dapur MBG seperti yang mulai dilakukan sejumlah perguruan tinggi lain.

Menurutnya, pengelolaan MBG tidak hanya berkaitan dengan pelayanan sosial, tetapi juga menyangkut aspek usaha dan tata kelola yang membutuhkan ketetapan khusus.

“Kalau kita ikut usaha itu memang harus ada izin khusus karena kita masih BLU. Berbeda kalau sudah PTN-BH seperti Undip atau Unnes yang mungkin bisa mengolah itu,” ujar Imam Yahya kepada Tribun Jateng, Jumat (8/5/2026).

Sebelumnya, pengelolaan dapur program MBG kini mulai merambah lingkungan perguruan tinggi.

Langkah tersebut ditandai dengan pendirian SPPG di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, belum lama ini.

Kampus tersebut menjadi pionir pengelolaan SPPG di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

Imam Yahya menegaskan, secara prinsip UIN Walisongo tetap mendukung program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat.

Namun, kampus merasa belum dapat masuk ke aspek manajemen pengelolaan program tersebut.

Imam menilai, selama ini persoalan yang banyak disorot publik dalam program MBG justru berada pada sisi manajemen dan tata kelola pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, UIN Walisongo memilih untuk lebih berhati-hati sebelum memutuskan terlibat langsung dalam pengelolaan dapur MBG.

 “Prinsipnya kita bagian dari pemerintah, jadi MBG tetap jalan. Cuma manajemennya memang perlu dikaji lagi,” katanya.