UIN Walisongo Belum Berencana Kelola Dapur Makan Bergizi Gratis

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Wacana pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan kampus pun memunculkan beragam respons, termasuk dari perguruan tinggi di Kota Semarang.

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang belum berencana terlibat langsung dalam pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

UIN Walisongo menilai, keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan MBG masih perlu dikaji, terutama berkaitan dengan status kelembagaan kampus.

Apalagi, status UIN Walisongo saat ini disebutnya masih sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU).

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Walisongo, Imam Yahya mengatakan, hingga saat ini kampusnya belum memiliki keinginan untuk ikut mengelola dapur MBG seperti yang mulai dilakukan sejumlah perguruan tinggi lain.

Menurutnya, pengelolaan MBG tidak hanya berkaitan dengan pelayanan sosial, tetapi juga menyangkut aspek usaha dan tata kelola yang membutuhkan ketetapan khusus.

“Kalau kita ikut usaha itu memang harus ada izin khusus karena kita masih BLU. Berbeda kalau sudah PTN-BH seperti Undip atau Unnes yang mungkin bisa mengolah itu,” ujar Imam Yahya kepada Tribun Jateng, Jumat (8/5/2026).

Sebelumnya, pengelolaan dapur program MBG kini mulai merambah lingkungan perguruan tinggi.

Langkah tersebut ditandai dengan pendirian SPPG di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, belum lama ini.

Kampus tersebut menjadi pionir pengelolaan SPPG di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

Imam Yahya menegaskan, secara prinsip UIN Walisongo tetap mendukung program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat.

Namun, kampus merasa belum dapat masuk ke aspek manajemen pengelolaan program tersebut.

Imam menilai, selama ini persoalan yang banyak disorot publik dalam program MBG justru berada pada sisi manajemen dan tata kelola pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, UIN Walisongo memilih untuk lebih berhati-hati sebelum memutuskan terlibat langsung dalam pengelolaan dapur MBG.

 “Prinsipnya kita bagian dari pemerintah, jadi MBG tetap jalan. Cuma manajemennya memang perlu dikaji lagi,” katanya.

Ia menambahkan, status UIN Walisongo yang masih berbentuk PTN-BLU menjadi salah satu keterbatasan utama kampus untuk terjun langsung dalam pengelolaan program berbasis usaha seperti MBG.

Ke depan, kata dia, keterlibatan perguruan tinggi dalam program tersebut masih memungkinkan untuk dibahas lebih lanjut, seiring perkembangan regulasi dan model pengelolaan yang diterapkan pemerintah.

Kontribusi kampus

Dalam kesempatan terpisah, Rektor Soegijapranata Catholic University (SCU), Robertus Setiawan Aji Nugroho mengatakan, pada prinsipnya perguruan tinggi tetap menempatkan kontribusi kampus dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.\

Menurutnya, dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pemenuhan gizi, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kampus perlu mengambil peran sesuai diferensiasi misi, kompetensi, dan kapasitas masing-masing.

“Bentuk kontribusi tersebut dapat beragam dan tidak harus dimaknai secara seragam. Yang terpenting adalah bagaimana perguruan tinggi mampu memberi nilai tambah melalui penguatan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Aji, Jumat.

Aji mencontohkan, SCU memiliki program studi di bidang teknologi pangan yang selama ini aktif melakukan berbagai penelitian terkait pangan bergizi, keamanan pangan, pengolahan pangan lokal, hingga penguatan ketahanan pangan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa tersebut dinilai menjadi bagian dari kontribusi akademik perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor pangan dan gizi.

"Kontribusi akademik seperti ini juga menjadi bagian penting dari peran perguruan tinggi yang kami lakukan dalam mendukung pembangunan nasional," katanya.

Sementara itu, Rektor Udinus, Pulung Pulung Nurtantio Andono, secara prinsip pihaknya mendukung kebijakan pemerintah.

"Pada dasarnya kami Udinus mendukung program pemerintah," kata Pulung.

Bahkan menurut dia, melalui keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Udinus turut berperan dalam mensukseskan MBG.

Kontribusi ini melibatkan ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Udinus untuk menekan angka sampah pangan atau food waste yang menjadi perhatian utama, terutama di lingkungan sekolah dasar.

Langkah tersebut merupakan kolaborasi antara sivitas akademika Udinus dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kerja sama ini bertujuan mengubah perilaku siswa di Kota Semarang agar menghabiskan paket makanan melalui pendekatan media audiovisual yang kreatif.

Sebanyak 230 mahasiswa dilibatkan dalam kampanye bertema “Stop Boros Pangan”. (F Ariel Setiaputra)