Rakornas Polpum Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah Dukung Program Prioritas, Begini Kata Wabup Tegal 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum guna mendukung program prioritas Presiden dan Asta Cita. 

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (15/1/2026).

Rakornas dihadiri Bupati dan Wali Kota, Kepala Badan Kesbangpol, serta Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, dengan jumlah peserta sekitar 1.000 orang. 

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 25 dan Pasal 26.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, dalam arahannya menyampaikan urusan pemerintahan umum memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan kebangsaan. 

Menurutnya, tugas tersebut mencakup pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, serta koordinasi administrasi pemerintahan.

Ia menekankan dinamika kebangsaan saat ini menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja lebih terintegrasi, terutama dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Akmal menyampaikan Presiden memberikan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM, koperasi, dan ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas nasional.

Terkait perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran daerah harus selaras dengan kebijakan nasional agar aspirasi Presiden dapat diimplementasikan secara optimal hingga ke tingkat daerah.

“Ketika ekonomi masyarakat kuat dan kebutuhan dasar terpenuhi, kehidupan demokrasi akan berjalan lebih sehat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi di wilayah masing-masing,” ujar Akmal Malik, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Jumat (16/1/2026). 

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Bahtiar, menyampaikan Rakornas menjadi ruang konsolidasi penting untuk mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Menurutnya, urusan pemerintahan umum secara normatif melekat pada kepala daerah sebagai wakil Presiden di daerah, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat undang-undang. 

Oleh karena itu, forum Rakornas dinilai penting untuk menyerap pengalaman dan masukan langsung dari pemerintah daerah.

Bahtiar menambahkan, perubahan dan penyempurnaan regulasi ke depan harus mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan daerah, serta memperkuat pelaksanaan urusan pemerintahan umum secara nasional.

“Berbagai dinamika kebijakan ke depan, termasuk evaluasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan sistem politik nasional, memerlukan pandangan dan pengalaman daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan,” ungkap Bahtiar.