Petani di Purbalingga Tolak Pengembangan Sumber Mata Air Limpak Dau oleh PDAM Purbalingga 

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA — Meskipun pertemuan selanjutnya untuk melakukan kesepakatan penambahan debit air PDAM Perumda Tirta Perwira dengan para petani belum diselenggarakan, para petani terdampak menegaskan tidak akan menerima keputusan tersebut, bahkan tidak akan mundur. 

Hal tersebut disampaikan oleh Munir atau Munji Munir, Ketua Kelompok Tani Tiro Margo Mulyo Bojanegara saat dijumpai di Tribunbanyumas.com, Jumat (29/8/2025). 

Ia menyatakan, sumber mata air Limpak Dau merupakan salah satu sumber air vital bagi para kaum petani, dan mengaliri beberapa wilayah di Purbalingga, salah satunya ialah 50 hektare pertanian di Desa Dawuhan, 153 hektare pertanian di Desa Gemuruh, 21 hektare pertanian di Desa Bojanegara serta masih ada 14 desa lainnya. 

"Kalau biasa saja kami masih susah, apalagi dilakukan penambahan debit. Kasihan lah kami para petani, mbok ya jangan di utik-utik," ujarnya. 

Munir bahkan menyatakan , pada tahun 80 sebelum PDAM di lokasi tersebut dibangun ia dan para petani lainnya bisa panen sebanyak tiga kali dalam setahun. Namun sejak dibangun PDAM, ia menyatakan hanya bisa panen sebanyak dua kali dalam setahun. 

"PDAM dulu pas pembangunan juga nggak ada komunikasi sama petani, bahkan sejak sumber tersebut diambil mereka juga gak pernah ngapa-ngapain sama petani, survei petani kurang apa juga gak pernah, makanya kalau mau diambil lagi ya tidak bisa, karena yang ada aja susah apalagi di ambil," jelasnya. 

Tidak hanya Munir, salah satu petani lainnya, Ismanto yang tergabung dalam Gapoktan Sumber Tani Desa Gemuruh juga menyatakan tidak akan mundur. Ia bahkan meragukan relevansi surat izin yang telah dikantongi oleh PDAM. 

"Makanya kalau mereka bilang punya izin 200 liter per detik, saya bingung izinnya sama siapa, dari mana dapatnya dan kapan. Terus apakah sekarang masih relevan atau tidak, kan perlu dipertanyakan. Kalau memang izinnya segitu tapi sudah tidak relevan, apa mau dipake lagi?," ucapnya. 

Ismanto menambahkan, terdapat dua tempat mata air di Limpak Dau, dan salah satunya ialah milik seorang warga bernama Wilis. Sumber mata air tersebut menurutnya cukup besar , dan sang pemilik menurutnya juga tidak akan menjual sumber air tersebut.

Namun ia tetap merasa khawatir, karena sumber air tersebut bisa saja sewaktu-waktu dibeli oleh PDAM, dan hal tersebut tentu saja mengancam keberlangsungan para petani. 

"Jadi kami kalau bisa Bupati respon, kami mohon lah untuk sumber mata air yang milik Pak Wilis itu bisa dibeli agar nanti dihibahkan ke petani, supaya kami aman dan tidak ada yang utak-utik lagi," katanya. 

Sementara itu, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Tio Purnomo yang merupakan seorang petani ikan di Desa Gemuruh. Ia menyatakan kebutuhan air di Desa Gemuruh sangat bergantung dengan sumber air Limpak Dau, terutama bagi petani ikan seperti dirinya. 

"Terus terang dalam hal biasa kami masih kekurangan, satu memang ada kebocoran di irigasi, yang kedua debut airnya memang sudah mulai berkurang jauh," katanya. 

Tio juga menyinggung beberapa hari yang lalu ia dan rekan-rekan petani lainnya sempat mendapat undangan progam ketahan pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo, namun anehnya justru muncul rencana PDAM tersebut. 

"Saya sering mengusulkan, mbok iyao irigasinya itu di perbaiki untuk aliran kepada kami petani sawah atau ikan dan yang lain, tapi ini malah PDAM mau begitu kan jadinya kontra, disisi lain ketahan pangan, disisi lain pengurangan debit air, itu pasti akan sangat berimbas," ujarnya.