Segini Jumlah Warga Jateng yang Dikriminalisasi Polisi Gegara Posting Soal Demo

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Belasan warga Jawa Tengah dilaporkan mendapat tekanan dari aparat kepolisian setelah mengunggah postingan di media sosial seputar aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

Menurut keterangan kuasa hukum, beberapa di antara mereka sempat ditangkap, diperiksa selama 24 jam, lalu dikenakan sanksi wajib lapor.

"Iya, kami dampingi 10 orang yang ditangkap polisi akibat pasang status WhatsApp soal aksi demonstrasi kemarin, mereka ditahan 1x24 jam lalu disuruh wajib lapor," jelas Anggota  Tim Hukum Solidaritas untuk Demokrasi (Suara Aksi), Kahar Mualamsyah kepada Tribun, di Kota Semarang, Rabu (3/9/2025).

Tim Suara Aksi merupakan gabungan para advokat dari sejumlah lembaga hukum di Kota Semarang yang memberikan bantuan hukum bagi korban dugaan pelanggaran aparat.

Kahar menambahkan, kesepuluh warga yang diamankan tersebut berasal dari Semarang.

Penangkapan dilakukan oleh anggota Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah setelah menemukan bukti unggahan status WhatsApp milik mereka.

Dalam status tersebut, polisi menilai ada konten yang mengandung ajakan demonstrasi sekaligus dianggap sebagai bentuk provokasi.

"Para korban ini hanya memposting pemberitahuan aksi tapi ternyata aksi tersebut tidak jadi sehingga dituding menyebarkan berita bohong," katanya.

Kahar juga telah mengkonfirmasi kepada para korban yang ternyata mereka memposting di status WA mereka hanya bertujuan untuk bercanda. Bukan bermaksud untuk mengajak atau memprovokasi.

"Kami menilai itu hanya pemberitahuan, bukan ajakan aksi.

Bukankah kebebasan warga negara untuk memberitahukan aksi, tapi justru malah dianggap menyebarkan berita bohong," paparnya.

Melihat hal itu, Kahar menilai hal itu sebagai tanda-tanda kebebasan berekspresi semakin terancam.

"Hanya karena itu, handphone mereka disita, kena wajib lapor," katanya.

Hal yang sama dialami pula oleh seorang karyawan bank swasta.

Ia dijemput oleh anggota kepolisian diduga dari Ditressiber Polda Jateng hanya karena komentarnya di Live TikTok. 

Komentar dari Karyawan bank itu lantas ditangkap layar oleh polisi.

Berbekal itu, polisi menangkapnya.

"Korban dibawa ke Gajahmungkur (Markas Ditressiber) diperiksa semalam, lalu dilepas tapi harus wajib lapor," tutur Anggota Tim Hukum Suara Aksi, Tuti Wijayanti.

Tuti menyebut, komentar yang dipermasalahkan oleh polisi karena dianggap sebagai provokasi.

Namun, penangkapan itu tidak dibenarkan karena hanya bermodal bukti tanpa surat penangkapan.

Melihat hal itu, Direktur LBH Semarang Ahmad Syamsuddin Arief menyayangkan tindakan kepolisian yang dilakukan secara serampangan.

"Lagi-lagi polisi menggunakan pasal karet, pasal UU ITE," jelasnya. 

Tribun telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Kombes Pol Artanto tetapi belum direspon. Namun, ia sempat membenarkan bahwa pihaknya masih melakukan patroli siber. 

"Ya kami fokus patroli siber selepas adanya aksi kemarin, fokusnya ke media sosial terutama Tik Tok," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Kombes Pol Artanto, di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Selasa (2/9/2025).

Diberitakan sebelumnya, Polda Jateng mengintensifkan patroli siber menyasar para provokator di media sosial terkait aksi demonstrasi pada 29-30 Agustus 2025.

Sasaran utama patroli siber ini menyasar ke media sosial terutama TikTok.

Namun , operasi ini juga menyasar ke layanan pesan seperti WhatsApp. (Iwn)