Janji Berpihak ke Rakyat Diuji di Pati: Warga Desak Partai Gerindra Pecat Bupati Sudewo

Sebagai kepala negara pun, kata Teguh, Prabowo seharusnya mendukung jajaran DPRD Pati dan memberikan penguatan pada KPK untuk menuntaskan dugaan kasus suap yang menyeret nama Sudewo.

“Sebagai kepala kepala negara, Pak Prabowo bertanggungjawab untuk pemberantasan korupsi dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, memberikan kenyamanan dan keamanan untuk rakyat,” kata dia.

Terkait tuntutan untuk mengganti Irianto Budi Utomo di keanggotaan Pansus, Teguh menyebut bahwa Irianto memang patut diduga mengalami “konflik kepentingan”, mengingat dirinya merupakan bagian dari Timses Sudewo saat Pilkada.

“Dugaan kami Pak Irianto masuk angin. Setelah kami cek, dia masuk dalam timses kampanye Pak Sudewo. Kami khawatir ada dualisme tanggung jawab dia sebagai Pansus. Kalau dia ada ikatan sebagai timses, maka keterlibatannya di Pansus ini bisa dianggap manipulatif saja. Maka harus memilih salah satu, meninggalkan Sudewo atau meninggalkan Pansus,” tegas dia.

Teguh menegaskan, Partai Gerindra sebaiknya mengikuti arus rakyat, bukannya membela kadernya yang berpotensi melindungi Sudewo.

“Sebagai tanggung jawab, partai harusnya ikut arus rakyat, bukan membela kadernya. Kalau tidak, dapat dipastikan Gerindra tidak membela rakyat, melainkan membela kejahatan terhadap rakyat,” tandas dia.

Terpisah, Juru Bicara DPC Gerindra Pati, Muhammad Ali Gufroni, menyayangkan adanya “framing-framing” negatif terhadap partainya.

Dia bahkan menduga, ada framing yang sengaja dibuat untuk menjadi panggung bagi Ketua Pansus maupun anggota Pansus lainnya.

“Kami ini sudah jatuh tertimpa tangga. Diframing seperti itu padahal kenyataannya tidak,” ucap dia.

Ali menyayangkan ada framing yang menyebut Gerindra mendukung kadernya yang korupsi. Dia menegaskan hal itu tidak benar sama sekali.

Bahkan, pihaknya berterima kasih kepada MPB yang mendorong adanya pencarian data-data pemerintahan Pati yang terindikasi korupsi maupun nepotisme.

Dia menegaskan, keputusan DPC Gerindra Pati untuk tidak mengusulkan pemecatan Sudewo bukan berarti melindungi kadernya yang diduga korupsi.

Sebab, pengusulan pemberhentian hanya bisa dilakukan jika kader partai dimaksud terjerat kasus hukum dengan status tersangka. Sedangkan Sudewo sendiri, sebagaimana diketahui publik, sejauh ini masih berstatus sebagai saksi dalam dugaan kasus suap yang diselidiki KPK.

Mengenai tuntutan MPB agar Irianto Budi Utomo dicopot dari Pansus Hak Angket, Ali menilainya sebagai tuntutan yang wajar.

Namun demikian, tuntuan tersebut tidak bisa pihaknya penuhi. Sebab, berdasarkan kajian yang pihaknya lakukan, Irianto selama ini telah menjalankan tugasnya dengan baik.