Janji Berpihak ke Rakyat Diuji di Pati: Warga Desak Partai Gerindra Pecat Bupati Sudewo

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Bagian muka Gedung DPRD Pati dipenuhi spanduk-spanduk putih berisi tulisan protes terhadap Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (24/9/2025).

Spanduk-spanduk itu dipasang oleh warga yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu (MPB).

“Gerindra Berkuasa, Rakyat Sengsara”, “Gerindra Pengkhianat”, “Gerindra Backing Pejabat”, begitu bunyi beberapa tulisan yang ditujukan pada Gerindra.

Baca juga: Bupati Pati Sudewo Sanggupi Tuntutan Petani soal Izin Tambang hingga Reforma Agraria

Adapun kata-kata sindiran yang ditujukan pada Presiden Prabowo Subianto di antaranya berbunyi “Presiden Prabowo Pro Rakyat/Bupati Korup?” dan “Pak Prabowo jangan Korbankan Rakyat Pati dengan Membela Bupati Korup”.

Pemasangan spanduk-spanduk itu merupakan bentuk kekecewaan MPB setelah DPC Gerindra Pati menyatakan tidak bisa memenuhi tuntutan massa yang berdemonstrasi pada Jumat (19/9/2025) lalu.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, di antara tuntutan massa ialah mendesak DPC Gerindra Pati mengusulkan pemecatan Bupati Pati Sudewo sebagai kader partai.

Selain itu juga mengganti Irianto Budi Utomo dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati.

Juru Bicara DPC Partai Gerindra Pati, Muhammad Ali Gufroni, menjelaskan bahwa setelah mengkaji AD/ART partai, pihaknya tidak bisa mengusulkan pemecatan Sudewo.

Kemudian, Gerindra juga memutuskan tidak mengganti Irianto karena yang bersangkutan kinerjanya selama ini di Pansus cukup baik. 

Terbukti dengan presensi yang penuh, tidak pernah absen dalam rapat Pansus.

Selain itu, tudingan bahwa Irianto “masuk angin” dan memihak Bupati Pati Sudewo juga tidak terbukti.

“Waktu demo kemarin itu, kan, kami ada beberapa permintaan. Salah satunya mengganti anggota Pansus yang diduga ‘masuk angin’ dan tidak serius menjalankan tugas. Kami juga meminta Gerindra untuk memecat Sudewo sebagai kader karena terbukti membuat kekacauan di kabupaten Pati dengan kebijakan-kebijakannya,” ujar Koordinator MPB, Teguh Istiyanto.

Dia mengatakan, Partai Gerindra seharusnya berpihak pada rakyat, bukan malah melindungi kadernya yang bermasalah.

Teguh menyebut, Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra semestinya jangan membela kadernya, yakni Sudewo, yang diduga terlibat korupsi dan mengeluarkan kebijakan yang menyusahkan rakyat.

“Kalau ada kader diduga korupsi, lalu menjadi pimpinan daerah dan membuat keruwetan dengan kebijakannya, harusnya Pak Prabowo tegas, bukan malah membela,” kata dia.

Sebagai kepala negara pun, kata Teguh, Prabowo seharusnya mendukung jajaran DPRD Pati dan memberikan penguatan pada KPK untuk menuntaskan dugaan kasus suap yang menyeret nama Sudewo.

“Sebagai kepala kepala negara, Pak Prabowo bertanggungjawab untuk pemberantasan korupsi dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, memberikan kenyamanan dan keamanan untuk rakyat,” kata dia.

Terkait tuntutan untuk mengganti Irianto Budi Utomo di keanggotaan Pansus, Teguh menyebut bahwa Irianto memang patut diduga mengalami “konflik kepentingan”, mengingat dirinya merupakan bagian dari Timses Sudewo saat Pilkada.

“Dugaan kami Pak Irianto masuk angin. Setelah kami cek, dia masuk dalam timses kampanye Pak Sudewo. Kami khawatir ada dualisme tanggung jawab dia sebagai Pansus. Kalau dia ada ikatan sebagai timses, maka keterlibatannya di Pansus ini bisa dianggap manipulatif saja. Maka harus memilih salah satu, meninggalkan Sudewo atau meninggalkan Pansus,” tegas dia.

Teguh menegaskan, Partai Gerindra sebaiknya mengikuti arus rakyat, bukannya membela kadernya yang berpotensi melindungi Sudewo.

“Sebagai tanggung jawab, partai harusnya ikut arus rakyat, bukan membela kadernya. Kalau tidak, dapat dipastikan Gerindra tidak membela rakyat, melainkan membela kejahatan terhadap rakyat,” tandas dia.

Terpisah, Juru Bicara DPC Gerindra Pati, Muhammad Ali Gufroni, menyayangkan adanya “framing-framing” negatif terhadap partainya.

Dia bahkan menduga, ada framing yang sengaja dibuat untuk menjadi panggung bagi Ketua Pansus maupun anggota Pansus lainnya.

“Kami ini sudah jatuh tertimpa tangga. Diframing seperti itu padahal kenyataannya tidak,” ucap dia.

Ali menyayangkan ada framing yang menyebut Gerindra mendukung kadernya yang korupsi. Dia menegaskan hal itu tidak benar sama sekali.

Bahkan, pihaknya berterima kasih kepada MPB yang mendorong adanya pencarian data-data pemerintahan Pati yang terindikasi korupsi maupun nepotisme.

Dia menegaskan, keputusan DPC Gerindra Pati untuk tidak mengusulkan pemecatan Sudewo bukan berarti melindungi kadernya yang diduga korupsi.

Sebab, pengusulan pemberhentian hanya bisa dilakukan jika kader partai dimaksud terjerat kasus hukum dengan status tersangka. Sedangkan Sudewo sendiri, sebagaimana diketahui publik, sejauh ini masih berstatus sebagai saksi dalam dugaan kasus suap yang diselidiki KPK.

Mengenai tuntutan MPB agar Irianto Budi Utomo dicopot dari Pansus Hak Angket, Ali menilainya sebagai tuntutan yang wajar.

Namun demikian, tuntuan tersebut tidak bisa pihaknya penuhi. Sebab, berdasarkan kajian yang pihaknya lakukan, Irianto selama ini telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Mengenai tudingan “masuk angin”, itu pun tidak terbukti.

“Tidak ada masuk angin. Kami tadi sudah berdiskusi dengan MPB di ruang fraksi. Masuk anginnya versi mereka hanya karena Pak Ir menanyakan kenapa mengundang saksi tertentu, Pak Ir tidak tahu. Waktu jadwal (penentuan saksi yang dipanggil-red.) dibuat, memang Pak Ir keluar (ruang rapat) sebentar. Jadi ini hanya masalah komunikasi saja,” tegas dia.

Adapun mengenai alasan MPB bahwa Irianto merupakan timses Sudewo saat Pilkada, menurut Ali hal itu merupakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan.

Sebab, sebagai kader partai politik, wajar dan lumrah belaka Irianto ditugasi menjadi Timses Calon Bupati yang diusung partainya.

“Itu hal yang wajib, wajar, dan lumrah di semua partai,” tegas dia.

Baca juga: Petani Desak Bupati Pati Sudewo Keluarkan Rekomendasi Pengajuan TORA 7,3 Hektare di Pundenrejo

Dengan demikian, keputusan DPC Gerindra Pati sudah bulat. Irianto Budi Utomo diberi mandat untuk menjalankan tugas di Pansus sampai selesai, tidak ada pergantian.

Namun demikian, pihaknya tetap menghormati MPB. Menurutnya, justru dengan keberadaan merekalah pemerintahan benar-benar dikawal agar bersih. 

Ali pun berkomitmen untuk tetap membuka pintu komunikasi yang sehat dengan MPB. (mzk)