Gubernur Jateng Perintahkan Setiap SPPG Membuat Posko MBG

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi di Jebres, Kota Surakarta, Rabu (8/10/2025). 

Menurut Luthfi SPPG Jebres ini merupakan satu diantara 84 SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Kami lakukan cek recek, final cek, hari ini di wilayah Jebres. Di mana ini SPPG yang sudah mendapatkan SLHS atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi," ujarnya usai meninjau.

Baca juga: Jaga Harga Pangan: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Wajibkan Kios JTAB untuk "Lawan" Tengkulak

Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota terus menggenjot penerbitan SLHS.

Sebab verifikasi SLHS sebelumnya diterbitkan Kementerian Kesehatan.

Namun sekarang sudah dapat dilakukan seluruh dinas kesehatan di kabupaten/kota.

Menurut Luthfi, kabupaten/kota dapat melakukan verifikasi terkait kelaikan lingkungan SPPG yang meliputi inspeksi terhadap makanan untuk dilabkan dalam waktu 1-10 hari.

Kemudian melatih para karyawan atau personel SPPG terkait cara menjamah makanan dan kandungan gizinya. 

Lanjutnya, verifikasi tersebut untuk menjamin agar tidak ada lagi anak-anak yang terpapar atau keracunan.

"Ini sudah kita sosialisasikan dan ini kita masifkan di seluruh kabupaten/kota di wilayah kita," jelasnya. 

Dikatakannya, setiap SPPG juga sudah diarahkan untuk membuat grup yang di dalamnya berisi personel SPPG, perwakilan wali murid, perwakilan siswa, kepala sekolah, termasuk ibu hamil dan menyusui. 

Hal itu diharapkan terjadi dialog interaktif dan masukan, agar MBG benar-benar bermanfaat bagi anak-anak.

"Ini akan kita running terus. Kemarin dari seluruh kabupaten/kota sudah rapat dengan Badan Gizi Nasional. MBG ini adalah program nasional yang harus didukung oleh semua pihak. Juga bagaimana menggunakan kearifan lokal seperti di Solo ini dengan menggandeng ibu-ibu PKK," jelasnya.

Tak hanya itu, Ahmad Luthfi menginstruksikan, seluruh dinas kesehatan di kabupaten/kota sudah  untuk membuat Posko MBG.

Posko itu berfungsi sebagai tempat pengaduan, pengecekan, dan tanggap kesegeraan, ketika terjadi permasalahan.