Pemda di Jateng Berupaya Antisipasi Tantangan Fiskal Pemangkasan TKD 2026

Jepara

Adapun, Pemkab Jepara juga akan melakukan rasionalisasi beberapa program akibat pemangkasan TKD pada 2026 yang direncanakan sebesar Rp 232 Miliar.

Pemkab pun kini tengah mempersiapkan pembahasan intensif bersama Badan Anggaran DPRD mulai 20 Oktober. Rasionalisasi anggaran akan menjadi bagian penting dalam menjaga arah pembangunan daerah tetap sesuai prioritas.

Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan, pemangkasan anggaran akan berdampak pada beberapa sektor, termasuk penyesuaian tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Namun, ia memastikan, langkah itu dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak mengganggu motivasi dan kinerja ASN di lingkungan pemkab. “Tunjangan ASN pasti ada penyesuaian,” kata Mas Wiwit, sapaannya, Senin (13/10).

Menurut dia, Pemkab Jepara juga akan melakukan evaluasi terhadap program-program yang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Program tersebut akan disesuaikan atau dialihkan untuk mendukung sektor prioritas.

“Untuk kesejahteraan ASN kami evaluasi, kemudian program yang tidak langsung berkaitan dengan masyarakat saat ini kami juga evaluasi. Nanti sama Ketua TPAG, Pak Sekda,” tuturnya.

Dengan pemangkasan TKD, Mas Wiwit menyatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi Rp 601 miliar, dari target tahun ini sebesar Rp 560 miliar.

“Kami menyasar semua sesuai target kemarin. Ada kenaikan dari Rp 560 miliar tahun ini, tahun depan sekiranya Rp 601 miliar,” bebernya.

Mas Wiwit mengungkapkan, peningkatan PAD itu diharapkan dapat menjadi bantalan fiskal untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan daerah, terutama di sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Dengan sejumlah langkah antisipatif itu, ia optimistis Jepara tetap bisa menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik. 

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPRD dalam menyikapi dinamika kebijakan fiskal nasional.

“Kami akan fokus pada efisiensi dan efektivitas. Meski ada pemangkasan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tandasnya. (Dina Indriani/Tito Isna Utama)