Pemda di Jateng Berupaya Antisipasi Tantangan Fiskal Pemangkasan TKD 2026

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Pemda di Jateng tengah berjibaku menghadapi tantangan fiskal menyusul rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Hal itu seperti dilakukan Pemkab Batang yang bakal mengalami pemangkasan anggaran hingga Rp 254 miliar. Nilai pemangkasan itupun cukup besar, mengingat APBD Batang biasanya berada di angka Rp 1,9 triliun.

Imbasnya, seluruh rencana pembangunan dan pelayanan publik kini harus ditata ulang agar tetap berpihak pada masyarakat.

Wakil Bupati Batang, Suyono menyampaikan, Pemkab Pemkab Batang kini tengah membongkar kembali struktur RAPBD 2026 bersama DPRD. Hal itu bertujuan untuk efisiensi menyeluruh tanpa mengorbankan kebutuhan dasar warga.

“Kalau anggaran dari pusat dipotong, kami harus cari angka ideal. Semua sisi akan kami efisiensikan, termasuk dana Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD dan program eksekutif,” katanya, Senin (13/10).

Jika efisiensi belum cukup menutup kekurangan, menurut dia, pemkab akan terus mencari celah hingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

"Misalnya masih kurang Rp 60 miliar, kami cari lagi (pos angaran yang bisa diefisienkan-Red). Yang penting (progran-Red)rakyat tidak terganggu,” ucapnya.

Di tengah keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah mencapai titik maksimal, Suyono menuturkan, pemkab juga mulai menjajaki sumber pendanaan alternatif. 

Ia menyebut, satu di antaranya melalui sinergi dengan dunia usaha lewat program Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya untuk mendukung kegiatan produktif dan pelayanan publik.

Adapun, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Batang, Sri Purwaningsih tak menampik dampak pemangkasan TKD akan sangat terasa. Ia pun mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih selektif dalam menyusun program kerja.

"Kegiatan yang hanya bersifat rutinitas sebaiknya dikaji ulang. Yang menyentuh langsung masyarakat harus jadi prioritas,” tukasnya.

Sementara, Ketua DPRD Batang, Suudi menyebut, RAPBD 2026 masih dalam tahap evaluasi di eksekutif. Ia menekankan pentingnya penyesuaian program agar selaras dengan kondisi keuangan terbaru.

“RAPBD masih di eksekutif. Nanti kami bahas bersama, tapi harus sesuai dengan realitas fiskal,” tandasnya.

Ia juga menyoroti dampak pemangkasan TKD terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, program prioritas seperti infrastruktur, pertanian, dan peningkatan kualitas SDM harus tetap berjalan.

“Kami akan telaah secara komprehensif. Infrastruktur tetap dipertahankan, karena langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Jepara

Adapun, Pemkab Jepara juga akan melakukan rasionalisasi beberapa program akibat pemangkasan TKD pada 2026 yang direncanakan sebesar Rp 232 Miliar.

Pemkab pun kini tengah mempersiapkan pembahasan intensif bersama Badan Anggaran DPRD mulai 20 Oktober. Rasionalisasi anggaran akan menjadi bagian penting dalam menjaga arah pembangunan daerah tetap sesuai prioritas.

Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan, pemangkasan anggaran akan berdampak pada beberapa sektor, termasuk penyesuaian tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Namun, ia memastikan, langkah itu dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak mengganggu motivasi dan kinerja ASN di lingkungan pemkab. “Tunjangan ASN pasti ada penyesuaian,” kata Mas Wiwit, sapaannya, Senin (13/10).

Menurut dia, Pemkab Jepara juga akan melakukan evaluasi terhadap program-program yang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Program tersebut akan disesuaikan atau dialihkan untuk mendukung sektor prioritas.

“Untuk kesejahteraan ASN kami evaluasi, kemudian program yang tidak langsung berkaitan dengan masyarakat saat ini kami juga evaluasi. Nanti sama Ketua TPAG, Pak Sekda,” tuturnya.

Dengan pemangkasan TKD, Mas Wiwit menyatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi Rp 601 miliar, dari target tahun ini sebesar Rp 560 miliar.

“Kami menyasar semua sesuai target kemarin. Ada kenaikan dari Rp 560 miliar tahun ini, tahun depan sekiranya Rp 601 miliar,” bebernya.

Mas Wiwit mengungkapkan, peningkatan PAD itu diharapkan dapat menjadi bantalan fiskal untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan daerah, terutama di sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Dengan sejumlah langkah antisipatif itu, ia optimistis Jepara tetap bisa menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik. 

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPRD dalam menyikapi dinamika kebijakan fiskal nasional.

“Kami akan fokus pada efisiensi dan efektivitas. Meski ada pemangkasan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tandasnya. (Dina Indriani/Tito Isna Utama)