Ahmad Luthfi Komitmen Bangun Sistem Pendidikan yang Adil dan Terbuka 

TRIBUNJATENG.COM, SURAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya membangun sistem pendidikan yang adil dan terbuka di wilayahnya.

Hal itu disampaikan dalam acara Gubernur Menyapa di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025. 

Dalam acara itu, Ahmad Luthfi berdialog langsung dengan pelajar, dan organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. 

Salah satu aduan datang dari perwakilan organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah, yang menyoroti sistem zonasi sekolah yang dinilai masih menimbulkan keluhan setiap tahun ajaran baru.

Baca juga: Gubernur Ahmad Luthfi Dorong UMKM Batik di Sragen Jadi Motor Ekonomi Rakyat

Menanggapi hal itu, Luthfi menegaskan kebijakan zonasi merupakan aturan nasional, namun penerapannya di Jawa Tengah harus dijalankan dengan jujur dan tanpa praktik titip-menitip.

“Itu kebijakan pusat. Tapi saya tegaskan, di Jawa Tengah tidak ada titip-menitip siswa atau no jasa penitipan,” kata Luthfi.

Ia menambahkan, sistem zonasi dibuat untuk pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak, bukan untuk mempersulit.

Dalam forum yang sama, Rafa Febrian Wicaksono, siswa SMKN 5 Surakarta, menanyakan langkah pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di daerah pinggiran.

Menanggapi hal itu, Luthfi menjelaskan, Pemprov Jateng telah menyiapkan sejumlah program pemerataan akses pendidikan, antara lain Sekolah Garuda, Sekolah Keberbakatan.

Bahkan, pada 2025 ini membuat program Sekolah Kemitraan. Melalui Sekolah Kemitraan, Pemprov Jateng tahun ini mengalokasikan pembiayaan sebanyak 5.004 siswa di sekolah swasta. 

“Kita siapkan 5.000-an anak-anak miskin ekstrem yang putus sekolah. Kita tempelkan di sekolah-sekolah swasta yang sudah terprogram,” jelasnya.

Baca juga: Gubernur Luthfi soal Banjir Semarang: Pokoke, Kaligawe Kudu Asat 

Luthfi juga menegaskan bahwa seluruh SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah gratis, dan sekolah tidak diperbolehkan menarik pungutan dalam bentuk apa pun.

“Program pendidikan gratis itu sudah diawasi dewan pengawas. Jangan coba-coba menarik iuran, karena itu melanggar aturan. Semua biaya pendidikan di SMA/SMK negeri di Jawa Tengah gratis,” tegas Luthfi.

Ia mengatakan, pemerintah terus memperluas akses pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru, serta bantuan sosial pendidikan untuk kebutuhan transportasi dan kuota internet.

“Intinya, kami ingin memastikan bahwa semangat pendidikan gratis benar-benar dirasakan oleh seluruh siswa tanpa terkecuali,” pungkasnya. (*)