Jelang Puncak Musim Hujan, Bupati/Wali Kota Se-Jawa Tengah Wajib Siaga Penuh

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta kepada bupati/wali kota di wilayahnya agar responsif terhadap kejadian bencana.

Para kepala daerah diminta memimpin langsung penanganan ketika terjadi bencana di daerahnya masing-masing.

Hal itu disampaikan Luthfi dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di kantornya, pada Selasa (18/11/2025).

Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kepala daerah, TNI, Polri, dan stakeholder terkait.

“Jika terjadi bencana di wilayah Jawa Tengah, kepala daerah harus memimpin langsung di lapangan. Jangan menunggu instruksi (Pemerintah) Provinsi,” tegas Luthfi.

Menurut Luthfi, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Semua unsur mulai dari kementerian, sampai pemerintah kabupaten/kota harus terlibat aktif.

“Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, bukan hanya BPBD,” ujar Luthfi.

Dia mengingatkan, puncak musim hujan diperkirakan terjadi hingga Desember sehingga seluruh daerah harus memastikan kesiapsiagaan penuh.

Pemetaan ulang

Dalam kesempatan itu, Luthfi meminta seluruh daerah memetakan ulang titik rawan bencana.

Termasuk, wilayah banjir, seperti Kota Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, Cilacap.

Pada saat yang sama, Luthfi juga meminta pemetaan kawasan rawan longsor, seperti Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, dan Cilacap.

“Semua titik rawan harus direview. Mana jalur air, mana potensi longsor, mana lokasi yang harus diamankan,” tambahnya.

Luthfi juga meminta, pemkab/pemkot memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM), sarana-prasarana, dan logistik.

Sistem peringatan dini juga harus dijalankan hingga ke tingkat desa.

Dia menginstruksikan seluruh unsur untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, tidak boleh ada ego sektoral dalam penanganan bencana.  

“Semua harus bekerja dalam satu komando, tujuannya keselamatan masyarakat,” tandasnya.

Luthfi menambahkan, Pemprov Jawa Tengah sudah menyiapkan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebanyak Rp 20 miliar. 

Anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk daerah yang terkena bencana alam.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi kesigapan Gubernur Luthfi.

Menurut dia, rakor seperti ini tepat dilakukan sehingga pada saat bencana terjadi penanganan lebih komprehensif.

Sebagai informasi, kejadian bencana di Jawa Tengah dari Januari – November 2025 mencapai 2.704 kejadian.

Bencana tersebut terdiri atas longsor, banjir, angin, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran, gempa bumi, tanah gerak, dan kejadian lainnya. (Rahdyan Trijoko Pamungkas)