Penyidik KPK Bawa 2 Koper dan 1 Dus dari Kantor dan Rumdin Bupati Pati 

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Tepat saat kumandang azan asar, Kamis (22/1/2026), suasana di sisi barat Pendapa Kabupaten Pati mendadak tegang.  

Pintu terali besi berwarna hitam yang menjadi akses masuk ke rumah dinas Bupati Pati terbuka.

Pintu yang dijaga ketat polisi bersenjata laras panjang dan memakai rompi antipeluru itu lalu memunculkan iring-iringan pria dan wanita dengan langkah serbacepat.

Kamis tepat pukul 15.15, drama penggeledahan panjang yang berlangsung sejak pagi itu mencapai puncaknya.

Penggeledahan berlangsung selama hampir enam jam. 

Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keluar dengan pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata.

Tak ada kata-kata.

Tak ada pernyataan. 

Dua buah koper—satu berwarna biru cerah dan satu merah—tampak dijinjing dengan saksama oleh para petugas.

Selain koper yang diduga berisi dokumen barang bukti penting itu, satu dus air mineral, yang tampaknya juga berisi berkas, juga turut dibawa keluar menuju deretan mobil yang sudah menunggu dengan mesin menyala.

Rombongan penyidik KPK menumpangi lima mobil Toyota Innova, empat berwarna hitam dan satu berwarna putih.

Tiga mobil hitam berpelat H (Kota Semarang), sementara dua lainnya berpelat AB (Yogyakarta).

Langkah para penyidik beradu cepat dengan cecaran pertanyaan dari puluhan wartawan yang telah menyanggong sejak pagi.

Namun, para penyidik memilih bungkam.

Mereka berjalan menembus barikade kamera, lalu segera masuk ke dalam kabin mobil yang terparkir dengan mesin menyala di halaman.

Informasi yang diterima Tribun Jateng dari sumber di lingkungan kantor Bupati Pati, rombongan KPK tiba sekira pukul 09.30.

Selama hampir enam jam, mereka melakukan sterilisasi dan pemeriksaan intensif, baik di ruang kerja maupun di kediaman resmi bupati.

Pernyataan Sekda

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko, mengaku tidak tahu-menahu tentang detail kegiatan KPK di kantor bupati.

"Tidak tahu, setahu saya mereka masuk dan ada polisi yang berjaga diluar," kata Teguh.

Dia mengaku, baru saja mengikuti rapat membahas penanganan banjir.

"Hanya rapat bahas banjir," ucap dia sambil melangkah menuju ruangannya.

Untuk diketahui, penggeledahan ini dipastikan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati nonaktif Pati, Sudewo, pada Senin (19/1/2026) lalu.

Sudewo terjaring OTT KPK terkait kasus pemerasan dan jual-beli jabatan perangkat desa.

Pada Selasa (20/1/2026), Sudewo resmi ditetapkan menjadi tersangka. 

Selain kasus jual-beli jabatan perangkat desa, dia juga menjadi tersangka kasus suap proyek rel kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Dugaan suap itu terjadi saat Sudewo masih menjabat anggota DPR RI. 

Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan di wilayah Pati.

Penggeledahan tersebut bertujuan mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk memperkuat penyidikan kasus yang menjerat Bupati nonaktif Pati, Sudewo. 

Budi menyatakan, penyidik sedang menggeledah sejumlah tempat terkait penanganan kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa yang menyeret Sudewo dan kawan-kawan.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara yang bermula dari penangkapan para terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi, baik di wilayah Kota Madiun maupun Kabupaten Pati, penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi," kata Budi melalui keterangan tertulis, Kamis.

Budi menjelaskan upaya paksa tersebut dilakukan untuk mencari bukti-bukti lain yang dibutuhkan penyidik guna memperkuat bukti awal.

"Rangkaian penggeledahan di Madiun masih akan berlangsung, termasuk untuk perkara Pati, tim juga masih di lapangan. Kami akan update terus perkembangan perkara ini," ujarnya.

Budi enggan memerinci lokasi yang akan disambangi penyidik untuk digeledah.

KPK bakal memberikan keterangan resmi setelah penggeledahan rampung.

Aliran dana

KPK akan mendalami kasus pemerasan jabatan perangkat desa serta korupsi di Pati.Aliran dana korupsi akan ditelusuri ke kepala desa lain serta tokoh-tokoh yang dekat dengan Sudewo.

Salah satu yang menjadi sorotan KPK, yakni Ahmad Husein, yang sempat mempelopori Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Pada Agustus 2025, Ahmad Husein gencar mengkritik kebijakan Sudewo seperti kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Saat itu, Husein membuat posko di depan kantor Bupati Pati dan mengumpulkan ribuan massa untuk unjuk rasa.

Setelah proses pemakzulan Sudewo masuk ke DPRD Pati, Husein berbalik arah mendukung Sudewo.

Dia menyatakan mundur dari gerakan AMPB.

Para anggota AMPB menuding Husein mendapat uang dari Sudewo.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan, Ahmad Husein berpotensi diperiksa untuk mendalami aliran dana pemerasan yang dilakukan Sudewo.

Penangkapan Sudewo menjadi awal mula pengungkapan kasus korupsi di Pati.

"Kemudian tadi juga ada koordinatornya (Ahmad Husein--Red), itu kan bisa dilihat bersamanya, video-videonya kan menyebar (ketika berdamai dengan Sudewo--Red). Itu juga akan kita dalami yang ada terjadi di sana," tandasnya. (Mazka Hauzan Naufal/Tribunnews.com)