Sarif Abdillah Tekankan BUMD Jateng Tak Hanya Cari Untung, tapi Harus Berdampak bagi Masyarakat

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dioptimalkan, agar tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menegaskan bahwa ukuran keberhasilan BUMD tidak hanya dari aktivitas usaha, tetapi juga dari kontribusinya terhadap daerah. 

“Karena itu sangat penting untuk melakukan optimalisasi peran BUMD dalam pembangunan daerah,” ungkapnya. 

Apalagi, kata Sarif, akhir 2025 lalu Pemprov Jateng sudah menggelar seleksi calon komisaris dan direksi sejumlah BUMD. 

Dia berharap mereka yang terpilih mampu memastikan terwujudnya tata kelola perusahaan daerah yang baik (good corporate governance) dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kualitas kepemimpinan di BUMD sangat menentukan kinerja dan pelayanan publik yang diterima masyarakat,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Kakung, sapaan akrab Sarif Abdillah menilai BUMD di Jateng memiliki potensi besar yang harus dimaksimalkan untuk mendorong pembangunan daerah. 

“Selain fungsi bisnisnya harus dikedepankan, juga seberapa banyak manfaat buat masyarakat Jawa Tengah dan seberapa besar dividen yang bisa dihasilkan,” jelas Kakung.

Kakung menambahkan, dividen BUMD memiliki peran penting dalam memperkuat penyertaan modal daerah (PMD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

“Dividen itu nantinya bisa berkontribusi untuk PMD di Provinsi Jawa Tengah dan seluruh kabupaten kota,” kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Kakung juga mendorong agar pemerintah daerah lebih serius membina dan mengawasi kinerja BUMD sehingga potensi ekonomi daerah dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

“Sehingga BUMD bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola yang profesional dan berorientasi hasil,” tegasnya.

Selain itu, dia mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pemberian modal, tetapi juga memperkuat pengawasan dan evaluasi berkala terhadap BUMD. 

“Peluang kerja sama dan investasi, dari berbagai pihak hanya dapat dimanfaatkan apabila BUMD dikelola secara sehat dan profesional sehingga kinerja serta dividen ke depan dapat terus ditingkatkan,” tandasnya.(***)