Indikator Makro Pembangunan Jawa Tengah Lampaui Target, Ekonomi Tumbuh Progresif

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, capaian indikator pembangunan Jawa Tengah menunjukkan performa yang positif.  

Berdasarkan evaluasi delapan alat ukur kepemimpinan, mayoritas target pembangunan berhasil dipenuhi, bahkan beberapa di antaranya melampaui target nasional.

Hal itu terungkap dalam forum diskusi yang digelar Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng (FWPJT) di Kompleks Kantor Gubernur, Senin, 23 Februari 2025. 

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli menjelaskan, stabilitas kinerja birokrasi dan ekonomi menjadi kunci utama satu tahun terakhir.

Salah satu capaian paling mencolok adalah Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,37 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,8 persen.

Sejalan dengan itu, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga ke angka 4,66 persen , berada di dalam rentang target sasaran.

Sektor reformasi birokrasi juga mencatatkan nilai gemilang.

Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah kini berada di angka 94,06, jauh melampaui target awal sebesar 91,5.

Hal ini menunjukkan komitmen kuat kepemimpinan Luthfi-Yasin dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Di sektor kesejahteraan, Tingkat Kemiskinan saat ini berada di angka 9,39 % .

Angka ini dinilai stabil dan berhasil masuk dalam range target pembangunan (9,00 % - 9,66 % ).

Kinerja Luthfi-Yasin dalam menjaga kedaulatan fiskal juga membanggakan, dimana Otonomi Fiskal Daerah mencapai 63,01 % , yang menandakan kemandirian ekonomi daerah yang makin kuat.

Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tetap terjaga di angka 85,84 (2024) dan Indeks Modal Manusia masih 0,59 (2024) karena data terbaru belum rilis. 

Menurut Zulkifli, dalam satu tahun kepemimpinannya, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, telah berhasil melakukan perubahan atau transformasi di tiga sektor penting, yakni ekonomi, sosial, dan birokrasi atau tata kelola pemerintahan.

“Transformasi sosial dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang terus menurun. Sementara transformasi tata kelola pemerintahan juga menguat dengan tingginya indeks integritas nasional, otonomi fiskal daerah, indeks demokrasi, dan indeks reformasi birokrasi,” kata dia.