Diduga Terima Uang Proyek, Bupati Cilacap Terjaring OTT KPK

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap, Jumat (13/3). 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, OTT tersebut berkait dengan penerimaan dalam pengurusan proyek di Pemkab Cilacap. 

“Terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup hari ini di wilayah Cilacap, diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap,” katanya, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (13/3). 

Menurut dia, KPK menangkap 27 orang dalam OTT tersebut, yang terdiri dari Bupati Cilacap, ASN, dan pihak swasta. “Dari penyelenggara negara, ASN, dan mungkin ada beberapa juga dari pihak swastanya,” ujarnya. 

Budi menuturkan, Bupati Syamsul Auliya masih dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk kemudian dibawa ke Jakarta.

“Nantinya tentu tim akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan dibawa ke Gedung KPK Merah Putih,” ucapnya. 

Dia menambahkan, barang bukti yang diamankan dalam operasi senyap itu berupa uang tunai. “Barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini salah satunya adalah dalam bentuk uang tunai, jumlahnya nanti kami akan update kembali,” bebernya.

Adapun, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman menjalani pemeriksaan di Mapolresta Banyumas, Jumat (13/3), setelah terjaring OTT KPK.

Orang nomor satu di Kabupaten Cilacap itu tiba di Mapolresta Banyumas sekitar pukul 16.15, menggunakan bus pariwisata berwarna kuning bernopol R 7127 OT.

Menurut informasi dari seorang anggota polisi di lingkungan Polresta Banyumas yang enggan disebutkan namanya, Syamsul tidak datang sendirian. 

Ia tiba bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap. "Ada banyak orang di bus," ujar sumber itu, kepada Tribunbanyumas.com.

Selain rombongan bus, tim KPK juga terlihat datang menggunakan beberapa mobil kecil yang turut mengawal proses pemeriksaan tersebut.

Sumber itu menyebut, aktivitas yang dilakukan di Mapolresta Banyumas merupakan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. "Masih pemeriksaan awal," tukasnya.

Pantauan hingga sekitar pukul 17.06, Syamsul bersama sejumlah pejabat dari Pemkab Cilacap masih menjalani pemeriksaan di Gedung Satreskrim Polresta Banyumas.

Pantauan di Mapolresta Banyumas, sejumlah pejabat Pemkab Cilacap terlihat berada di lingkungan Satreskrim Polresta Banyumas pada Jumat (13/3) sore, menyusul informasi OTT KPK. Mereka juga sempat menjalankan ibadah salat Asar di Masjid Polresta Banyumas. 

Pejabat yang terlihat antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap Satmoko Danardono. Selain itu, beberapa kepala dinas juga tampak berada di lokasi.

Mereka yakni Kepala Diskominfo Cilacap Buddy Haryanto, Kepala Dispermades Heru Kurniawan, Kepala DPKUKM Oktrivianto Subekti, Kepala Dinas Sosial dr Ichlas Riyanto.

"Usai pemeriksaan awal, kemungkinan mereka akan dibawa menuju Stasiun Purwokerto untuk selanjutnya diberangkatkan menggunakan kereta api," terang sumber itu.

Prihatin

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno mengaku prihatin atas ditangkapnya Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam OTT KPK pada Jumat (13/3).

Ia menyebut, Bupati Cilacap kini telah dibawa KPK ke Jakarta. Pihaknya masih terus memantau perkembangan atas peristiwa tersebut.

"Kami memperoleh informasi kalau ada penangkapan (Bupati Cilacap-Red) lalu dibawa ke Jakarta. Kami tadinya enggak tahu kalau Pak Sekdanya juga kena," bebernya, kepada Tribun Jateng, di depan ruang kerjanya. 

"Saya tadi sudah sempat kontak nomor beliau (Sekda Cilacap-Red) tapi enggak diangkat. Jadi saya belum tahu situasinya sampai saat ini," sambungnya.

Atas penangkapan itu, Sumarno memastikan pelayanan kepada masyarakat Cilacap, terutama menjelang mudik Lebaran ini akan tetap berjalan.

"Kami nanti akan ke Cilacap untuk asistensi ke wilayah tersebut. Kami berharap teman-teman di Cilacap, aktivitas untuk pelayanan masyarakat yang penting tetap berjalan baik," ucapnya.

Sumarno belum mengetahu pasti objek hukum yang menjerat Bupati Cilacap. Kendati demikian, ia mengakui, ada beberapa proyek yang rawan dilanggar oleh para bupati dan wali kota.

Hal itu seperti masalah jual-beli jabatan dan uang fee atau cashback proyek. "Kami selalu ingatkan kepada teman-teman di daerah agar menjaga integritas," ujarnya.

Ia mengeklaim, Pemprov Jateng sudah membangun sistem untuk menekankan integritas pejabat. Namun, hal itu kembali lagi bergantung pada masing-masing mentalitas kepala daerah. "Kami di provinsi sampai bosan (karena) sering menyampaikan soal ini," tukasnya.

Sumarno menyatakan, para kepala daerah juga sudah memperoleh gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan itu harus dikompensasi dengan aktivitas untuk melayani masyarakat. 

"Saya sering menyampaikan bahwa manusia itu sifatnya jelek semua. Yang bernilai di hadapan Allah itu adalah kita bisa mengendalikan diri," tandasnya. 

"Cukup tidak cukup itu diukur dari diri kita sendiri. Tidak bisa diukur dengan orang lain," tambahnya. (Permata Putra Sejati/Iwan Arifianto)