Koordinator LSM Ini Sebut Bupati dan Sekda Cilacap Figur Clean dan Clear

Ringkasan Berita:

• Aktivis LSM di Cilacap mengaku terkejut dengan OTT KPK yang menyeret Bupati dan sejumlah pejabat daerah.
• Proses hukum tersebut dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Cilacap.
• Masyarakat kini menunggu kepastian status hukum dari KPK sambil berharap roda pemerintahan tetap berjalan normal.

TRIBUNJATENG.COM, CILACAP -  Kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyeret sejumlah pejabat di Kabupaten Cilacap, termasuk Bupati Syamsul Auliya Rahman, mengejutkan berbagai kalangan masyarakat.

Peristiwa tersebut langsung menjadi perhatian publik karena dinilai dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah.

Koordinator LSM Seroja Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, mengaku terkejut dengan kabar tersebut.

Ia mengatakan selama ini sosok Bupati Cilacap dikenal sering mengingatkan para aparatur pemerintah agar menjauhi praktik korupsi.

“Selama ini kalau beliau sosialisasi ke mana-mana selalu mengingatkan agar tidak melakukan korupsi dan sering menyampaikan hal itu kepada jajaran pemerintah,” ujar Ekanto, Sabtu (14/3).

Baca juga: KPK Hattrick OTT Bupati di Jawa Tengah, Sekda Jateng Sumarno: Kami Sampai Bosan

Bupati Dinilai Tidak Terlibat Proyek Pemerintah

Menurut Ekanto, selama ini Bupati Cilacap dikenal tidak terlibat langsung dalam proyek-proyek pemerintahan di daerah tersebut.

Bahkan, ia menyebut kepala daerah itu sering mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja secara bersih dan transparan.

“Yang saya tahu beliau tidak pernah bermain proyek, justru sering mengingatkan agar aparatur pemerintah bekerja dengan bersih,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan masyarakat masih menunggu kepastian hukum dari KPK terkait status para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

“Sebagai masyarakat kami menunggu saja hasil dari KPK, karena dalam waktu 1 x 24 jam biasanya akan ada penentuan status hukum dari pihak yang diamankan,” jelasnya.

Proses Hukum Berpotensi Ganggu Jalannya Pemerintahan

Ekanto menilai proses hukum yang sedang berlangsung berpotensi berdampak terhadap stabilitas pemerintahan di Cilacap.

Terlebih jika sejumlah pejabat aparatur sipil negara (ASN) turut diamankan dalam operasi tersebut.

“Kalau proses ini berlarut-larut tentu bisa berdampak pada jalannya pemerintahan, apalagi jika sejumlah pejabat ASN ikut diamankan,” ungkapnya.

Ia juga menilai kondisi ini dapat memicu kebingungan di kalangan birokrasi dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

“Saya yakin saat ini jajaran birokrasi dari pejabat hingga staf pasti merasa gagap dalam menjalankan roda pemerintahan, setidaknya dalam beberapa hari ke depan,” ucapnya.

Tantangan Pelayanan Publik Jelang Idul Fitri

Situasi tersebut terjadi pada momen ketika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah biasanya meningkat menjelang Hari Raya.

“Menjelang Idul Fitri biasanya masyarakat banyak membutuhkan pelayanan dari pemerintah, sehingga kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi birokrasi,” katanya.

Cilacap Kembali Jadi Sorotan

Ekanto juga menilai selama ini pasangan pimpinan daerah di Cilacap dikenal memiliki citra pemerintahan yang bersih di mata masyarakat.

“Bupati dan Sekda selama ini dikenal sebagai pasangan pimpinan yang clean dan clear menurut pandangan saya,” tuturnya.

Namun, dengan adanya OTT yang menyeret sejumlah pejabat daerah, menurutnya Cilacap kembali menjadi sorotan nasional.

“Dengan jumlah pejabat yang dibawa dalam OTT ini, tentu Cilacap sekarang menjadi sorotan nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah bukan pertama kali terjadi di wilayah tersebut.

“Kalau kita melihat ke belakang, Cilacap juga pernah mengalami kasus serupa yang melibatkan pejabat daerah,” katanya.

Harapan Agar Pemerintahan Cepat Beradaptasi

Ekanto berharap jajaran pemerintahan yang masih menjalankan tugas dapat segera menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi saat ini agar pelayanan publik tetap berjalan normal.

“Saya berharap pemerintahan yang masih berjalan saat ini bisa cepat menyesuaikan diri agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ucapnya.

Menurutnya, peristiwa ini tidak hanya berdampak pada sistem pemerintahan, tetapi juga menimbulkan efek sosial dan psikologis bagi masyarakat.

“Secara sosial pasti ada dampaknya karena masyarakat merasa kaget dan ini menjadi perbincangan di mana-mana,” katanya.

Ia juga menilai keluarga pihak-pihak yang ikut diamankan kemungkinan turut merasakan tekanan psikologis akibat situasi tersebut.

“Tidak hanya masyarakat, keluarga dari orang-orang yang ikut terbawa dalam OTT ini tentu juga merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Selain itu, Ekanto menilai situasi ini juga memunculkan dinamika politik terkait kelanjutan kepemimpinan di Kabupaten Cilacap.

“Dalam politik tentu akan muncul berbagai spekulasi tentang bagaimana jalannya pemerintahan ke depan,” katanya.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Cilacap pada Jumat (13/3/2026).

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 27 orang, termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman.

Usai menjalankan pemeriksaan awal Mapolresta Banyumas, tujuh orang termasuk Bupati Cilacap diberangkatkan ke Jakarta untuk melakukan lebih lanjut. (ray)