Koordinator LSM Ini Sebut Bupati dan Sekda Cilacap Figur Clean dan Clear

Ringkasan Berita:

• Aktivis LSM di Cilacap mengaku terkejut dengan OTT KPK yang menyeret Bupati dan sejumlah pejabat daerah.
• Proses hukum tersebut dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Cilacap.
• Masyarakat kini menunggu kepastian status hukum dari KPK sambil berharap roda pemerintahan tetap berjalan normal.

TRIBUNJATENG.COM, CILACAP -  Kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyeret sejumlah pejabat di Kabupaten Cilacap, termasuk Bupati Syamsul Auliya Rahman, mengejutkan berbagai kalangan masyarakat.

Peristiwa tersebut langsung menjadi perhatian publik karena dinilai dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah.

Koordinator LSM Seroja Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, mengaku terkejut dengan kabar tersebut.

Ia mengatakan selama ini sosok Bupati Cilacap dikenal sering mengingatkan para aparatur pemerintah agar menjauhi praktik korupsi.

“Selama ini kalau beliau sosialisasi ke mana-mana selalu mengingatkan agar tidak melakukan korupsi dan sering menyampaikan hal itu kepada jajaran pemerintah,” ujar Ekanto, Sabtu (14/3).

Baca juga: KPK Hattrick OTT Bupati di Jawa Tengah, Sekda Jateng Sumarno: Kami Sampai Bosan

Bupati Dinilai Tidak Terlibat Proyek Pemerintah

Menurut Ekanto, selama ini Bupati Cilacap dikenal tidak terlibat langsung dalam proyek-proyek pemerintahan di daerah tersebut.

Bahkan, ia menyebut kepala daerah itu sering mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja secara bersih dan transparan.

“Yang saya tahu beliau tidak pernah bermain proyek, justru sering mengingatkan agar aparatur pemerintah bekerja dengan bersih,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan masyarakat masih menunggu kepastian hukum dari KPK terkait status para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

“Sebagai masyarakat kami menunggu saja hasil dari KPK, karena dalam waktu 1 x 24 jam biasanya akan ada penentuan status hukum dari pihak yang diamankan,” jelasnya.

Proses Hukum Berpotensi Ganggu Jalannya Pemerintahan

Ekanto menilai proses hukum yang sedang berlangsung berpotensi berdampak terhadap stabilitas pemerintahan di Cilacap.

Terlebih jika sejumlah pejabat aparatur sipil negara (ASN) turut diamankan dalam operasi tersebut.