KP2KKN Duga Masih Banyak Kepala Daerah Bermain Proyek dan Jual Beli Jabatan

Ringkasan Berita:

• Tiga bupati di Jawa Tengah terjaring OTT KPK dalam kurun Januari hingga Maret 2026.
• Aktivis antikorupsi menilai kondisi pemerintahan daerah masih rentan terhadap praktik korupsi.
• Praktik fee proyek dan dugaan jual-beli jabatan disebut menjadi potensi sumber korupsi di daerah.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tiga kepala daerah di Jawa Tengah dalam beberapa bulan terakhir memicu sorotan dari kalangan aktivis antikorupsi.

Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jawa Tengah (KP2KKN Jateng) menilai situasi pemerintahan provinsi tersebut sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil setelah tiga bupati terjaring OTT oleh KPK.

Aktivis antikorupsi KP2KKN Jateng, Ronny Maryanto, mengatakan rangkaian penangkapan tersebut menjadi indikator bahwa wilayah Jawa Tengah masih menjadi perhatian lembaga antirasuah.

"Kami melihat dari hattrick penangkapan bupati di Jateng oleh KPK menunjukan pemerintahan di Jawa Tengah ini masih labil.

Artinya, Jateng masih menjadi sorotan KPK dan tidak menutup kemungkinan hal itu (penagkapan) bisa menimpa kepala daerah lainnya," jelas Aktivis antikorupsi dari KP2KKN Jateng, Ronny Maryanto, kepada Tribun, Jumat (13/3/2026) malam.

Baca juga: Berikut Foto-foto OTT Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman yang Berhasil Diabadikan Tribun Jateng

Dugaan Praktik Fee Proyek dan Jual Beli Jabatan

Ronny menilai aktivitas penindakan yang terus terjadi di Jawa Tengah menunjukkan dugaan adanya praktik penyimpangan yang dilakukan sebagian kepala daerah.

Menurutnya, salah satu praktik yang kerap muncul adalah pemberian fee proyek dalam pengadaan pembangunan daerah.

Ia menyebut potensi fee proyek tersebut bisa berkisar antara 10 hingga 15 persen dari nilai proyek yang dikerjakan.

"Kami mencium Bupati Walikota masih banyak menggunakan fee Proyek ini sebagai sumber dari pendapatan mereka,"

Selain itu, praktik jual-beli jabatan juga dinilai masih menjadi potensi masalah dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan kepala daerah dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan birokrasi.

"Selain fee Proyek, ditengarai ladang (korupsi) lainnya juga soal beli jabatan," terangnya.