Terungkap 64 Laporan Dugaan Korupsi di Pati, KPK Langsung Turun Tangani, Ini Sektor Paling Rawan

Ringkasan Berita:

• KPK memperkuat pencegahan korupsi di Pati dengan fokus pada APBD, pengadaan barang/jasa, dan manajemen ASN.
• Terdapat 64 laporan dugaan korupsi sepanjang 2025, yang seluruhnya tetap ditelaah KPK sebagai bagian pengawasan publik.
• Pemkab Pati menggandeng KPK untuk memastikan proyek infrastruktur berjalan cepat namun tetap sesuai aturan.

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengintensifkan langkah pencegahan korupsi di Kabupaten Pati.

Upaya ini menyasar langsung sektor-sektor strategis yang dinilai paling rawan terjadi penyimpangan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pengadaan proyek.

Langkah konkret tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi yang digelar Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah III KPK, Azril Zah, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi kepala daerah tingkat provinsi yang sebelumnya digelar pada Maret 2026.

Fokus utama pendampingan KPK kali ini diarahkan pada sektor-sektor krusial yang kerap menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Sosialisasi pencegahan korupsi kami memang menekankan mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, sampai pengadaan barang dan jasa, juga manajemen ASN," ujar Azril.

Tak berhenti pada sosialisasi, KPK juga akan melakukan pendalaman untuk memetakan titik-titik rawan korupsi di Kabupaten Pati.

Hasil pemetaan ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan target terukur serta rencana aksi yang wajib dilaporkan secara berkala.

Baca juga: Supriadi Napi Kasus Korupsi Bebas Blusukan ke Cafe, Begini Nasib Petugas Pengawal

Sorotan juga mengarah pada tingginya jumlah laporan dugaan korupsi di Kabupaten Pati sepanjang 2025 yang mencapai 64 laporan.

Azril membenarkan angka tersebut, meski ia belum dapat mengungkap isi laporan secara rinci.

"Belum tentu juga semua laporan itu ada indikasi korupsi, tapi yang jelas semua laporan yang diterima KPK akan ditelaah," tegasnya.

Menurutnya, banyaknya laporan justru mencerminkan meningkatnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, sebagai bentuk mekanisme check and balance.

KPK berharap langkah pencegahan ini dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Pati saat ini.