PNS Pemkab Magelang Wajib Belanja di Warung Tradisional

Ringkasan Berita:

• Pemkab Magelang membuat program Blonjo Warung Tonggo yang secara teknisnya dikoordinir oleh Disdagkop UKM Kabupaten Magelang.
• Dalam program tersebut, PNS di Lingkungan Pemkab Magelang diwajibkan berbelanja kebutuhan sehari-sehari di warung-warung tradisional yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.
• Program Blonjo Warung Tonggo itu salah satu tujuannya adalah membendung menjamurnya pasar ritel modern.

TRIBUNJATENG.COM, MAGELANG - Pemkab Magelang melalui Disdagkop UKM telah mengeluarkan surat edaran nomor B/500.3.1/272/21/2026 per 14 April 2026.

Surat edaran tersebut terkait program Blonjo Warung Tonggo, dimana seluruh PNS di Lingkungan Pemkab Magelang diwajibkan untuk berbelanja di warung, bukan toko ritel modern atau minimarket.

Sesuai surat itu, kewajiban tersebut dimaksudkan untuk membendung menjamurnya ritel modern dengan cara menghidupkan warung-warung tradisional di Kabupaten Magelang.

Adapun uang PNS yang dapat dibelanjakan itu salah satunya bersumber dari TPP yang besarannya masih dalam pembahasan.

Baca juga: FIX, DLHK Jateng Tolak Izin Tambang di Desa Sambeng Magelang

• Ayah Bejat di Cilacap, 3 Tahun Setubuhi Anak Kandung, Bayi SF Lahir di Kamar Mandi

Kepala Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, Edi Wasono mewajibkan PNS di Lingkungan Pemkab Magelang berbelanja di warung.

Kewajiban ini merupakan implementasi program Blonjo Warung Tonggo untuk membantu perekonomian pelaku UMKM.

Instruksi ini tertuang dalam surat edaran nomor B/500.3.1/272/21/2026 per 14 April 2026.

Ketentuan warung yang harus dibeli dagangannya ditentukan adalah sebagai berikut.

Lokasi warung: Warung yang dapat diusulkan meliputi warung di sekitar tempat tinggal PNS atau kantor PNS terkait.

Jumlah warung: Setiap PNS mengusulkan tiga-lima warung.

Jenis warung: warung kelontong atau sembako, warung makan atau minum siap saji, warung peralatan dan perlengkapan rumah tangga, serta warung sayuran dan buah-buahan.

Kriteria warung: pemilik warung memiliki KTP Kabupaten Magelang, lokasi warung di Kabupaten Magelang, warung sudah berjalan minimal dua tahun dan diutamakan pemilik warung masuk dalam desil 1 atau 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Edi menjelaskan, kewajiban ini sebagai langkah antisipasi menjamurnya ritel modern di Kabupaten Magelang.

"Kami juga mengantisipasi banyaknya pasar modern di Kabupaten Magelang," ujar Edi seperti dilansir dari Kompas.com, Senin (20/4/2026).