Ini Daftar Lengkap 27 Pejabat Pemprov Jateng yang Dirotasi

Ringkasan Berita:

• Gubernur Ahmad Luthfi merotasi 27 pejabat Pemprov Jateng sebagai bagian dari penyegaran dan peningkatan kinerja birokrasi.
• Rotasi mencakup promosi, mutasi, serta pergeseran jabatan di sektor strategis termasuk dinas dan rumah sakit.
• Gubernur menegaskan proses dilakukan profesional tanpa titipan dan meminta pejabat memangkas birokrasi demi pelayanan publik.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ahmad Luthfi melakukan rotasi besar-besaran terhadap 27 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Langkah ini mencakup kepala dinas, direktur rumah sakit daerah, hingga pejabat fungsional ahli utama, sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja birokrasi.

Kebijakan tersebut diumumkan dalam pelantikan yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja pada Senin (27/4/2026).

Rotasi ini menjadi sorotan karena menyentuh sejumlah posisi strategis di sektor pelayanan publik.

Baca juga: "Janganlah Saya Dipidana" Eks Bos Sritex Iwan Setiawan Lukminto Sebut Pertaruhkan Semua Aset Pribadi

Komposisi Rotasi: Promosi dan Mutasi

Dari total 27 jabatan yang dirombak, sebanyak 13 posisi merupakan promosi, 13 lainnya mutasi atau pergeseran jabatan, serta satu pejabat dipindahkan dalam promosi sebagai fungsional ahli utama.

Sejumlah posisi penting yang mengalami perubahan di antaranya kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepala Dinas Kesehatan, serta kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Selain itu, rotasi juga menyasar direktur rumah sakit milik Pemprov Jawa Tengah seperti RSUD Dr. Moewardi, RSUD Adhyatma Tugurejo, dan RSJ Amino Gondohutomo.

Penegasan Profesionalisme: “No Titip-Titip”

Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menyampaikan kepercayaan penuh kepada para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas secara optimal.

"Saya percaya kepada para saudara-saudara yang akan bertugas di jabatan baru akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses promosi dan mutasi dilakukan secara profesional tanpa intervensi pihak tertentu.

"No titip-titip dan tidak ada jasa penitipan," katanya.

Setelah pelantikan, para pejabat menjalani pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh gubernur, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serta pakta integritas.